Ketua DPC Demokrat Makassar : Bu Menteri, Hidup Ini Sudah Susah, Jangan Bikin Susah lagi Pekerja

Wakil DPRD Makassar yang juga Ketua DPC Partai Demorat Kota Makassar Adi Rasyid Ali, (FOTO: SRI SYAHRIL)

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) lagi-lagi bikin sensasi. Kebijakan menunda pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 menuai protes masyarakat Indonesia, khususnya para buruh.

Kebijakan Menaker Ida Fauziyah itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 4 Fenbruari 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali menilai kebijakan Menaker tersebut adalah kebijakan yang sangat tidak populer karena tidak berpihak kepada rakyat kecil.

‘’Ini tidak boleh dibiarkan. Permenaker nomor 02 tahun 2022 itu harus dicabut. Sangat merugikan rakyat kecil, khususnya para pekerja yang pendapatannya tidak seberapa,’’ tegas ARA, sapaan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar itu saat dihubungi INFOSULSEL.COM, Jumat (25/2/2022).

Menurut dia, pemerintah seharusnya pro-rakyat. Bukan justru memeras rakyat. Kebijakan yang tidak populer itu menurut ARA, justeru semakin membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintahan sekarang.

‘’Ini kan sama saja memakan hasil keringat rakyat. Kalau pemerintah mau mensejahterakan rakyatnya, para buruh inilah yang harus diperhatikan. Gaji mereka itu tidak seberapa. Jangan malah dibuatkan lagi aturan macam-macam yang justeru membuat rakyat makin susah. Hidup ini sudah susah, jangan dibikin susah lagi dengan kebijakan-kebijakan macam-macam,” cetus ARA.

Demo buruh tolak JHT BPJS Ketenagakerjaan.(IST)

Pos terkait