9 Fraksi DPRD Makassar Sepakat Perubahan Perda No 13 Tahun 2011

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —  Seluruh fraksi di DPRD Kota Makassar sepakat dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Keptusuna itu diambil dalam Rapat Paripurna VII Masa Sidang III Tahun Sidang 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, Senin (19/8/2019).   Sebelum diputuskan, sembilan fraksi yang di DPRD kota Makassar masing-masing memberikan tangapan akhirnya terhadap Ranperda Pemkot Makassar tentang perubahan atas Perda Retribusi Jasa Usaha.

Partai Hanura yang diwakili Andi Abdullah Jaya, misalnya menyatakan pentingnya retribusi jasa usaha bagi PAD kota Makassar.

“Perlu segera dilaksanakan. Mengingat penerapan penarikan retribusi usaha akan meningkatkan PAD sehingga pembangunan dapat berjalan dengan wajar,” ujarnya.

“Perda ini dapat bermanfaat bagi geliat UKM di kota Makassar. Gerindra berharap apa yang menjadi ketetapan dapat dijalankan sesuai aturan dan  ketentuan yang berlaku,” timpal Badaruddin Opik juru bicara Gerindra.

Hal senada dikatakan Abdi Asmara. Juru bicara Partai Demokrat ini juga mendukung percepatan perubahan atas Perda Retribusi Jasa Usaha.

Sementara itu Penjabat (Pj) Walikota Makassar Iqbal Suhaeb  mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Kota Makassar  yang telah menyetujui Ranperda tentang perubahan atas perda tersebut.

“Ini merupakan hasil kerja besar legislatif bersama eksekutif dalam upaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Satu lagi tahapan siklus pembahasan Ranperda telah selesai,” kata Iqbal Suhaeb.

Rapat Paripurna diakhiri dengan dilakukannya penandatanganan pengesahan Perda Retribusi Usaha, dan KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, serta PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Turut hadir Kapolrestabes Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo, para kepala SKPD lingkup Pemkot Makasar, dan para camat.

Andi/Asriel)

Komentar

News Feed