oleh

Bawaslu Temukan Suara Putri Danny Pomanto Berubah Dari 67 Jadi 479

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Keterlambatan rekapitulasi  perhitungan suara Pemilu 2019 tingkat kecamatan Tamalate,  molor dari jadwal yang ditentukan. KPU kota Makassar terpaksa mengambil alih proses rekapitulasi.

Proses  rekap lanjutan dipindahkan ke Hotel Grand Asia, Selasa (14/5/2019). Gunawan Mashar, Komisioner KPU Makassar Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu memantau langsung prses rekap lanjutan. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan. Ada caleg DPR RI dan DPRD provinsi yang suaranya menggelembung.

Petugas PPK Kecamatan Tamalate melakukan perhitungan ulang suara caleg di plano pada proses rekapitulasi di Grand Asia.(FOTO: SRI SYAHRIL)

Kuat dugaan keterlambatan rekapitulasi yang terjadi di kecamatan Tamalate karena unsur kesengajaan akibat adanya oknum yang bermain.

Dugaan penggelembungan suara caleg tertentu akhirnya terungkap. Ketua Bawaslu Makassar Nursari mengatakan perubahan angka suara ditemukan saat dilakukan sinkronisasi data rekapitulasi tingkat kelurahan pada DAA1 dengan data tingkat kecamatan DA1.

“Ternyata ada suara caleg yang bertambah, ada juga yang berkurang. Pergeseran diduga dilakukan oknum tak bertanggung jawab,” ungkap Nursari.

Suara caleg yang dimaksud diantaranya milik caleg DPRRI dari partai Nasdem, Aura Aulia Imandara, putri sulung mantan walikota makassar Moh ramdhan Pomanto.  Ini terjadi di Kelurahan Jongayya, kecamatan Talamate yang seharusnya 69 berubah menjadi 479

Hal serupa juga terjadi pada suara caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel, Kadir Halid. Kasusnya juga terjadi di Kelurahan Jongaya.  Suara Kadir tidak sesuai di form DA1 plano.

“Setelah kita crosscheck dan sesuaikan dengan plano DAA1 dan DA1 memang ada ketidaksesuaian,” ungkap Nursari.

Ia mengaku sejak awal merekomendasikan untuk segera membuka plano. Alasannya,  plano adalah sumber data akurat perolehan suara di TPS.

Bawaslu akan mengusut pelaku yang mengubah data rekapitulasi. ‘’Ini sudah masuk kategori pelanggaran Pemilu. Ancaman hukumannya dua tahun,” jelasnya.

Nursani belum berani menyebut apakah perbuatan itu dilakukan oleh PPK atau PPS. ‘’Kita belum bisa simpulkan. Siapa pun yang terlibat, akan dapat sanksi,” tegas dia.

 

Penulis : Asril

 

 

Komentar

News Feed