Hak Angket Berbuntut, PKS Bertindak

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — RAKYATSULSEL.CO – Pengusulan hak angket oleh sejumlah fraksi di DPRD Sulsel menelan korban. Jafar Sodding salah satu anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dicopot dari jabatannya di sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dicopot.
Termasuk sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS dan sebagai Anggota Badan Kehormatan (BK) hingga anggota Badan Pembentukan Perda (Banperda).

“Dia tidak mengikuti perintah partai. Makanya digeser keanggotanya dari alat kelengkapan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Ariady Arsal.

Kini Jafar Sodding hanya sebagai anggota dewan biasa. “Ini sudah dikomunikasikan dengan DPW,” kata Ariady.

Jabatatan Jafar Sodding di berbagai kelengakapan dewan diambil alih oleh beberapa anggota fraksi PKS lainnya.

“Sudah kita lakukan (perombakan). Kalau di badan kehormatan saya ambil alih untuk sementara,” ujarnya.

Sebelumnya 60 legislator menyepakati hak angket. Masing-masing Fraksi Golkar (17 orang), Fraksi Demokrat (10 orang), Fraksi Gerindra (10 orang), Fraksi NasDem (4 orang), Fraksi PPP (6 orang), Fraksi Hanura (4 orang), Fraksi Ummat Bersatu (5 orang), serta Fraksi PKS (1 orang).

Selain itu, ada tiga orang unsur pimpinan yang juga sepakat penggunaan hak angket. Masing-masing Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem (Golkar), serta dua orang wakil ketua DPRD Sulsel, yaitu Syaharuddin Alrif (NasDem) dan Ni’matullah Erbe (Demokrat).

Tercatat, ada lima poin landasan yang berisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang dibacakan Kadir Halid dalam forum.

Masing-masing kontroversi SK wakil gubernur terhadap pengangkatan 193 pejabat di ruang lingkup Pemprov, manajemen pengangkatan PNS di ruang lingkup Pemprov yang dianggap tidak profesional, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama, serta pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih minim. (**)

Komentar

News Feed