KPK Menyurat ke Presiden, Tolak Revisi UU KPK

INFOSULSEL.COM, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) Agus Rahardjo mengeaskan mengatakan revisi UU KPK bakal melemahkan lembaganya. Ia menyebutkan ada sembilan poin perubahan yang bakal mempreteli fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Persolan di draf RUU KPK berisiko melumpuhkan kerja KPK,” ujar Agus di kantornya, Kamis (5/9/2019) kemarin. Karena itu terkait permasalahan usulan revisi Undang-Undang KPK, para pimpinan lembaga anti rasua ini  sepakat  menyurat ke Presiden Joko Widodo.

“Surat sudah dikirimkan ke Pak Presiden. Mudah-mudah dibaca, direnungkan untuk mengambil kebijakan,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berorasi dalam acara #SaveKPK soal calon pimpinan KPK bermasalah dan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Sebelumnya, kata dia, lima pimpinan KPK telah menandatangani surat tersebut sebelaum dikirim ke Presiden.

Dalam orasinya, Saut juga menyinggung soal sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK ke depan.

“Sembilan poin itu penting? Tidak penting, tidak terkait dengan Undang-Undang yang sudah kita ratifikasi tahun 2006. Tolong itu dicatat,” kata Saut di hadapan pegawai KPK dan aktivis antikorupsi yang juga mengikuti acara tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan terdapat sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK, yaitu independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Selanjutnya, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,” ucap Agus.

Terkait hal itu, kata Agus, KPK pun menolak revisi UU KPK tersebut.

“Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi,” kata Agus.

(Riel)

Komentar

News Feed