INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Proses penjaringan Bakal Calon (Balon) Wali Kota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Makassar akan berakhir 7 Januari 2020.
Petahana Muh. Ramdhan Pomanto menjadi Balon pertama yang mengembalikan formulir, Sabtu (4/1/2020) siang.
Dibanding partai lain ada yang berbeda dalam sistem penjaringan Balon Walikota oleh DPC Partai Demokrat Makassar. Kali ini, Partai besutan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengangkat konsep baru.
“Jadi setelah tahapan pengembalian formulir oleh Balon Walikota, mereka wajib mengisi tanggapan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” ujar ketua penjaringan DPC Demokrat Makassar, Abdi Asmara, Sabtu (4/1/2020).
Ketua komisi C DPRD Makassar itu mengatakan, konsep tersebut merupakan ide Ketua DPC Demokrat, Adi Rasyid Ali (ARA).
“Ada biaya adminsitrasi yang diterima panitia penjaringan dari para bakal calon. Semacam uang pendaftaran. Dana itu nantinya akan kami kebalikan lagi ke BPJS melalui masyarakat miskin yang membayar BPJS Mandiri,” lanjut Abdi.
Konsep tanggapan kenaikan 100 persen iuran BPJS itu bertujuan untuk membantu masyarakat miskin kota Makassar yang masih mandiri dalam membayar BPJS.
Sementara itu dalam proses bantuan tersebut Partai Demokrat akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) kota Makassar.
“Jadi tinggal menunggu data dari BPJS. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait nama masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk kami salurkan dananya untuk pembayaran BPJS,” ungkap Abdi.
DP selaku Balon yang melakukan pengembalian formulir pun menjadi orang pertama yang mengisi kotak tanggapan terkait kenaikan iuran BPJS.
Dalam tulisannya mantan walikota Makassar itu menukiskan “Terus melayani masyarakat harus dua kali tambah lebih baik tanpa BPJS harus bangkrut “TUNGGGUMA”. (andi-riel)
