INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Wacana percepatan pembangunan di kota Makassar tampaknya tidak bakal memenuhi target. Pasalnya, proyek fisik yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) masih stagnan pada penyesuaian dokumen.
“Untuk sementara ini masih dalam tahap persiapan. Sebab masih ada penyesuaian-penyesuaian dokumen perencanaan. Salah satu penyebabnya keterlambatan karena dokumen perencanaan tahun ini dibuat tahun lalu,’’ ungkap Plt Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa, Surahman, Rabu (18/3/2020).
Hal lain yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut yakni penyesuaian harga tahun ini. ‘’Sebab pelaksanaan fisik tidak boleh jalan sebelum ada perencanaan yang masuk,” jelasnya.
Sebenarnya menurut Surahman, pihak Badan Pengadaan Barang dan Jasa bersedia memberikan bantuan berupa pendampingan jika ada OPD yang belum paham.
Ia mencontohkan, jika terkendala dengan penyusunan dokumen kerangka acuan kerja. Hanya saja kata Surahman kendala terbesar yang belum bisa dikendalikan yakni masih ada beberapa OPD dimana Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) masih berstatus pelaksana tugas (PLT).
Selain itu, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 19 tentang Konsultasi Pengadaan juga menjadi pemicu sejumlah OPD baru belum paham masalah tender.
“Ini dampak dari pasal Perpres 19 tentang konsultasi pengadaan. Yang tadinya masih PL di bawah Rp200 juta kemudian dikasi konsolidasi itu menjadi paket tender. Nah ini kami berusaha memonitoring masalah ini, kami berusaha untuk memberikan masukan-masukan kalau membutuhkan pendamping, kami siap mendampingi,” katanya.(andi)
