INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Besarnya anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pendidikan kota Makassar pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, sempat menjadi sorotan anggota DPRD Makassar.
Tahun depan Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran Rp913,68 Milyar lebih atau 22,42 persen dari total anggaran pada Dinas Pendidikan. Ini menajdi porsi terbesar pertama. Sementara kedua adalah Dinas PU yakni Rp632,78 Milyar.
‘’Dinas Pendidikan memang membutuhkan dana besar. Itu karena program pembangunan di sektor pendidikan berorientasi jangka panjang,” jelas Danny Pomanto pada Rapat Paripurna, Rabu (15/11/2017) di ruang rapat paripurna DPRD Makassar.
Rapat parupurna kali ini untuk mendengar penjelasan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
Danny juga menjelaskan beberapa poin yang dipertanyakan oleh fraksi terkait APBD 2018. Salah satunya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai mengalami penurunan sebesar Rp 1,15 Milyar lebih dari pos penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 129,03 Milyar lebih atau sekitar 46,41 persen.
Hal tersebut kata Danny, dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait pencatatan penerimaan dana BOS untuk SDN dan SMP Negeri.
“Penurunan PAD karena Dana BOS yang sebelumnya dicatat pada komponen lain-lain dipindahkan pencatatannya ke komponen pendapatan hibah,” jelas Danny.
Mengenai sorotan anggaran di Dinas PU sebesar Rp632,78 Milyar menurut Danny, itu karena Pemkot Makassar kini tengah fokus membangun infrastruktur yang dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Secara umum Danny mengakui penjelasan yang diberikan baru sebatas menyampaikan substansinya secara umum. Olehnya itu ia memandang meminta saran dan tanggapan dari seluruh fraksi.
Ada dua Rapat Paripurna yang laksanakan di hari yang sama, yakni paripurna persetujuan atas usulan Ranperda Prakarsa Badan Pembentukan Perda DPRD Makassar tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perlindungan Anak menjadi Ranperda Prakarsa DPRD kota Makassar dan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses I masa persidangan I tahun sidang 2017/2018.
Penulis : Desy
Editor : Aril
