INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulsel sepertinya setengah hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana Pemilu. Banykanya dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diduga karena kerja PPS tidak maksimal. Bahkan terkesan ada yang masa bodoh.
Indikasi itu terlihat pada proses verifikasi faktual dukungan pasangan perseorangan di Pilgub Sulsel pasangan Inchsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka).
Tudingan itu bukan tanpa alasan. Di sejumlah daerah, misalnya. Banyak bukti dukungan diangap TMS lantaran PPS yang melakukan verifikasi sebagian tidak bertemu dengan warga pemberi dukungan.
Mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang mengakui, verifikasi faktual kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Periode sebelumnya faktualisasi hanya menggunakan sampel, sementara kali ini harus dilakukan dengan cara sensus atau menemui satu persatu pemberi dukungan.
“Itu kan salah satu kendala verifikasi. Apalagi sebagian besar daerah baru kali ini melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus untuk dukungan,” kata Mappinawang dalam rilis yang diterima INFOSULSEL.COM.
Dia menegaskan, bukan tidak mungkin PPS akan melakukan kesengajaan untuk tidak menemui pemberi dukungan. Hal ini rentan terjadi jika PPS tidak efektif dalam melakukan faktualisasi dukungan.
“Nah, kalau mereka mau sengaja, bisa saja faktualisasi dilakukan pada saat waktu tertentu dimana pemilik dukungan tidak berada di rumahnya. Misalnya jam-jam kerja,” ungkap Mappi, sapaanya.
Menurutnya di lapangan PPS mestinya berusaha sebisa mungkin untuk mengunjungi warga pada waktu-waktu dimana orangnya ada di rumah.
PPS, lanjut Mappi, mestinya melakukan koordinasi dengan LO pasangan calon saat ingin melakukan faktualisasi. Apalagi di lapangan PPS sudah berpengalaman. Misalnya saat penyebaran undangan C6 PPDP.
“Berdasarkan pengalaman tersebut mestinya juga dipakai pada proses faktualisasi agar semua berjalan efektif. Kan gampang diketahui itu. Misalnya saya datang di suatu rumah. Tapi tidak ketemu orangnya. Itu kan mesti dicatat lalu disampaikan kepada LO-nya, atau dikunjungi lagi kalau masih ada waktu,” papar Mappi.
Ia menduga kemungkinan banyak kejadian seperti itu, yakni PPS tidak ketemu dengan pemberi dukungan saat verifikasi faktual meski sebenarnya orangnya ada.
“Mungkin ada sebagian PPS begitu. Datang satu kali dan tidak ketemu orangnya, dianggap tidak mendukung,” sebutnya.
Dia menjelaskan, ini memang persoalan tekhnis. Karena itu dia meminta KPU memantapkan model sensus yang efektif agar bakal calon independen tidak dirugikan.
“Jangan kesannya masa bodoh, atau tidak ada kesungguhan dalam bekerja. Padahal ini kan sangat berarti sekali buat dukungan orang,” ujarnya.
Setelah melihat hasil pleno di sejumlah daerah, dia mengaku yakin ada sebagian daerah tidak efektif dalam melakukan faktualisasi. Ia memberi contoh ada sebagian desa yang hampir separuh PPS tidak ketemu dengan pemberi dukungan.
Ia menyebut, kalau PPS di lapangan serius dalam bekerja hanya 20 persen yang TMS. ‘’Kalau ada yang 50 persen sampai 60 persen yang TMS, ini perlu dipertanyakan,” tegas Mappi.
Penulis : Asri Syah
