INFOSULSEL.COM, MAKASSAR–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menilai kritikan dan masukan yang dilontarkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar pada rapat pertanggung jawaban APBD-Pokok 2017 menjadi cambuk bagi SKPD untuk lebih mamaksimalkan pelayanan, termasuk infrastruktur dan drainase.
Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani, usai mengikuti rapat pertanggung jawaban APBD 2017, di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (27/7/2018).
“Kritikan Banggar DPRD terhadap kinerja SKPD ini menjadi bahan evaluasi kita di anggaran 2019,” terang Andi Hdijah Iriani.
Sebelumnya, sejumlah anggota Banggar mempertanyakan realisasi anggaran SKPD yang dinilai masih rendah, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Salah satu anggota Banggar, Mario David mengkritisi soal pemeliharaan lampu jalan yang terkesan lamban diproses. Menurutnya, pihaknya membeberkan kerap mendapati lampu jalan yang rusak dan tidak diganti karena alasan ketersediaan material. Sementara anggaran untuk pengadaan lampu jalan dan pemeliharaannya mencapai angka Rp47 Miliar di Tahun Anggaran 2017.
“Saya ingin tahu kenapa realisasi anggaran Dinas PU hanya sekitar 79 persen. Berarti, ada persoalan sehingga tidak mampu mencapai target itu. Termasuk pengadaan lampu jalan. Yang beralasan tidak ada bahan, tidak ada lampu, tidak ada materialnya, padahal anggarannya cukup besar,” terangnya.(*/yud)
Editor: Yudhi
