INFOSULSEL.COM, MAKASSAR, — DPRD Sulsel perlahan melunak, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sebelumnya hendak dihapuskan keberadaannya kini disetujui dengan syarat.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawansyah Muin mengaku, TGUPP disepakati tetap ada untuk membantu Gubernur Prof Nurdin Abdullah memikirkan pembangunan.
Hanya saja, DPRD memberi rekomendasi agar TGUPP ini bisa dilakukan penyegaran.
“Kita di DPRD meminta agar TGUPP ini dilakukan penyegaran oleh Gubernur, siapa yang disegarkan, itu tergantung Gubernur,” ungkapnya seperti menyebunyikan maksud sebenarnya rekomendasi tersebut, Senin (2/12/2019).
Syarat penyegaran TGUPP ini memang cukup kontroversial, pasalnya pada 11 September lalu, DPRD Sulsel memang sempat mewacanakan pembubaran TGUPP ini. Bahkan oleh Ketua Banggar saat itu (Fachruddin Rangga) mengaku anggaran untuk tunjangan TGUPP memberatkan APBD serta tak memiliki kontribusi positif.
“Itukan anggarannya membebani, apalagi TGUPP tak memiliki kontribusi positif.” ujar Fachruddin Rangga saat itu.
Dikabarkan TGUPP bentukan Nurdin Abdullah ini memang terdiri dari 35 orang yang berasal dari kalangan akademisi dengan jenjang pendidikan doktoral dan professor.
Untuk tunjangan bulanan, Ketua TGUPP memang dibayar jasanya senilai Rp 18 juta (diluar tunjangan perjalan dinas luar kota dan daerah). Sementara untuk anggota bervariasi mulai dari Rp 8 hingga Rp 14 juta. (Dir)
