INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) Zulkarnain Ali Naru mengingatkan kepada Pemkot Makassar untuk tidak mengingkari janjinya dan tidak diskriminatif dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19.
Hal tersebut ditegaskan Zulkarain melihat sikap Pemkot Makassar yang sangat lambat menyikapi keluhan masyarakat terdampak Covid-19, khususnya kepada ribuan pekerja bidang usaha industri wisata yang sudah sebulan lebih dirumahkan.
‘’Sudah sebulan lebih masyarakat diminta untuk tetap di rumah saja. Bahkan sebelum diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masyarakat termasuk karyawan THM. Pemkot Makassar berjanji akan memberikan bantuan sosial berupa sembako. Namun sampai hari ini tidak seorang pun di antara 5.844 karyawan yang dirumahkan itu mendapat bantuan,” ujar Zulkarnain, Sabtu (25/4/2020).
Zul, sapaannya mengingatka Pemkot Makassar agar tidak mencoba mempermainkan nasib para karyawan tersebut. Apalagi mereka telah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.
Zul mengaku menerima laporan dari ribuan karyawan bahwa hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan apapun dari Pemkot Makassar. Padahal penutupan usaha-usaha hiburan sudah dilakukan sejak sebulan lalu.
“Kepada Penjabat (Pj) Walikota Makassar, saya ingatkan agar tidak melupakan nasib ribuan karyawan usaha hiburan yang sudah dirumahkan sejak sebulan lalu. Semoga Pj Walikota ini masih punya hati nurani. Apalagi ribuan karyawan ini dihimbau untuk tidak melakukan mudik,” cetus Zul.
Dinas Sosial menurut Zul juga terkesan mempersulit para karyawan yang sudah mengajukan daftar ‘by name by adress’ yang diminta sebelumnya.
“Intinya, Pemkot jangan pura-pura melupakan nasib para pekerja yang sudah dirumahkan sejak sebulan lalu. Itu sudah tanggungjawab Pemkot Makassar. Seharusnya para karyawan tersebut lebih diutamakan karena mereka yang berdampak langsung akibat tempat mereka bekerja ditutup,” imbau Zul.
Dinsos Makassar, lanjut Zul, seharusnya juga tidak meminta persyaratan yang aneh-aneh kepada para karyawan yang sudah memasukkan berkas.
“Kadis Sosial sudah tahu usaha apa saja yang ditutup selama pandemi Covid-19 ini. Ribuan karyawan itu juga sudah menyerahakan berkas sesuai permintaan operator online Dinsos. Tiap outlet sebelumnya disarankan mengajukan permohonan dengan menyertakan daftar nama karyawannya. Terakhir berubah lagi, harus daftar ulang dan menyertakan KK, padahal sebagian besar karyawan atau pekerja pada sektor ini bukan hanya berdomisili KK di Kota Makassar. Banyak yang berasal dari luar Makassar dan tinggal di Makassar,’’ jelas Zul.
‘’Di sisi lain mereka juga dilarang mudik, sehingga terkesan Pemkot ini tidak manusiawi lagi dan kurang tanggap menangani para pekerja yang telah dirumahkan,” tuding Zul.
Zul menduga sembako yang telah dan akan dibagikan tersebut, tidak bersifat adil dan tidak tepat sasaran, apalagi pendataan dan pembagiannya diserahkan pihak kecamatan dan kelurahan.
“Jangan sampai sembako ini dipolitisasi lagi. Sebab bukan rahasia umum kalau pihak-pihak yang mendata dan membagikan, sembakonya amblas untuk golongan dan kelompok tertentu saja. Apalagi banyak warga juga yang mulai bersuara miring,” jelas Zul.
Zul yang juga wartawan senior di daerah ini mengakui, data-data karyawan usaha hiburan juga sudah diserahkan ke pihak Disnaker Kota Makassar beberapa waktu lalu. Untuk itu, kata dia, alangkah baiknya jika khusus masalah bantuan kepada pekerja industri pariwisata ini, Dinsos Makasssar bisa bekerjasama dengan Disnaker dan Disparda Kota Makassar, biar bisa lebih transparan dan terjamin ketepatan dalam penyalurannya.
Komisioner Ombudsman Kota Makassar Nurul Fitratullah Abbas, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, menekankan agar pemerintah kota Makassar menyalurkan Bansos tersebut secara adil, merata dan tepat sasaran.
“Pemerintah Kota Makassar, harus teliti dalam menyalurkan bantuan sosial, pendataannya harus akurat jangan sampai ada masyarakat yang layak menerima namun tidak kebagian, sebab dengan kondisi seperti ini diperlukan keadilan yang merata karena ini menyangkut kemaslahatan Ummat,” pungkasnya.
Nurul menambahkan, masyarakat juga perlu ikut serta dalam mengawal penyaluran bantuan sosial ini.
“Apabila ada masyarakat seharusnya layak mendapat bantuan sosial tersebut, namun tidak kebagian atau jumlah nominal yang diterima penerima Bansos tidak sesuai dengan yang ditetapkan, pemerintah hal ini bisa dilaporkan secara online ke pihak kami melalui ,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengaku sampai Sabtu (25/4/2020) paket sembako yang sudah dibagikan ke masyarakat terdampak covid-19 sudah hampir 10 ribu paket dari 60 ribu paket yang disiapkan Pemkot Makassar.
‘’Sampai harti ini, Sabtu (25/4/2020) kami sudah menyalurkan hampir 10 ribu paket sembako kepada warga terdampak covid-19. Besok kita akan lanjutkan lagi menyalrukan semabko-sembako tersebut,” jelas Mukhtar saat video conference melalui zoom dengan sejumlah media yang difasilitasi Humas Pemkot Makassar.
Penjabat (Pj) Walikota Makassar Iqbal Suhaeb melalui video conference pada rapat badan anggaran (banggar) DPRD Kota Makassar Kamis (23/4/2020) mengakui ada sekitar 1.000 usaha industri pariwisata seperti hotel, rumah makan, restoran dan usaha catering, tutup. Sementara jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan jumlahnya sekitar 20-an ribu.
Data usaha industri wisata yang tutup yakni 39 hotel. Untuk industri rumah makan, restortan dan catering ada 933 jenis usaha (data per 2 April). Sedangkan jumlah karyawanyang di-PHK, 7.893 orang. Sementara karyawan yang dirumahkan berjumnlah 9.240 orang.
Sementara itu data lain yang diterima INFOSULSEL.COM, untuk njumlah karyawan yang di PHK 291 orang (sesuai data laporan di Disnaker per 21 April).(riel)
