Untuk mendukung hal tersebut, Presiden ingin agar peran ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilibatkan. Menurutnya, jika ibu-ibu PKK siap, maka mereka bisa menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan protokol kesehatan dari rumah ke rumah.
Arahan kedua yaitu terkait pemulihan ekonomi nasional di mana Presiden kembali menyoroti masalah realisasi anggaran di kementerian dan lembaga yang masih minim. Menurut Presiden, dari total Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen atau Rp141 triliun yang terealisasi.
“Masih kecil sekali. Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39 persen, kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya masih gede banget, mungkin 40 persen-an. DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi?”
Presiden menilai hal tersebut disebabkan aura krisis di kementerian dan lembaga tersebut belum tampak sehingga masih terjebak pada pekerjaan harian tanpa mengetahui prioritas apa yang harus dikerjakan. Untuk itu, Presiden meminta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional agar memerinci urusan tersebut dari setiap menteri terkait.
“Sehingga manajemen krisis ini kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan,” tandasnya.(riel)
