INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar menyoroti kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Naker yang bekerja di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Makassar ini disinyalir menjadi salah satu penyebab pendataan warga miskin tidak maksimal.
Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman, mengungkapkan regulasi TKSK perlu direvisi. ‘Ini menjadi sumber masalah kekacauan data warga penerima bantuan,’’ katanya.
Menurut dia, TKSK itu rata-rata ibu rumah tangga. Kalau mereka yang mendata, terlalu besar conflict interest-nya. Bisa terjadi kalau tidak suka dengan satu orang, tidak didata,” ujarnya.
“Kalau memang memungkinkan dan ada regulasinya, kita berdayakan saja anak-anak muda. Mereka tidak ada dendam-dendamnya, tidak pakai baper,” saebut Yeni.
TKSK yang diterjunkan ke lapangan juga seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi warga. Namun yang terjadi, tidak jarang TKSK justru bertindak memperkaya diri sendiri.
“Lucunya memang. Sebab pendata TKSK rata-rata masih kurang kapasitasnya. Seharusnya mereka juga memberikan edukasi. Bukan untuk memperkaya diri,’’ katanya.(riel)
