INFOSULSEL.COM, JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani akan bertemu. Pertemuan politik keduanya dibahas saat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bertemu, Jumat (13/7/2018).
“Kami juga membahas pertemuan Mas AHY untuk membangun silaturahmi dengan PDIP. Ibu Mega menugaskan Mbak Puan,” kata Hasto dalam konferensi pers bersama Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).
Hasto menegaskan pihaknya terus membuka ruang komunikasi dengan siapa pun. Namun terkait rencana pertemuan antara AHY dan Puan ataupun pimpinan lain kedua partai, tak dibeberkan tanggal pastinya.
“Secara natural itu akan terus berjalan menjelang 4 Agustus, pertemuan-pertemuan makin intens sehingga muncul resultante berbagai aspirasi, berbagai agenda-agenda partai untuk agenda bersama,” pungkasnya.
Pertemuan ini membuka kemungkinan baru dari kedua partai. Agus Hermanto menjelaskan dalam pertemuannya dengan Hasto, kedua belah pihak masih membicarakan hal-hal umum terkait politik dan agenda nasional. Wakil Ketua DPR itu memberi sinyal akan ada pertemuan lanjutan yang membuka pembicaraan lebih meruncing soal kerja sama kedua partai.
“Yang kami bicarakan hal-hal umum. Hal-hal yang secara khusus akan dibicarakan di lain waktu,” kata Agus.
Agus berdalih pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa yang membicarakan agenda politik yang makin dekat. Namun Agus langsung mengelak ketika ditodong soal potensi koalisi antara kedua partai lewat pembicaraan ini.
“Saya sampaikan kunjungan saya baru sekali ini, tentunya kami menginginkan kunjungan-kunjungan yang berikutnya,” ujar Agus.
Hasto menyebut pertemuan ini lebih ke soal agenda nasional seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden. Di samping itu pertemuan ini juga diakui Hasto untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara Demokrat dan PDIP.
Jelang masa pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pilpres 2019 yang akan dibuka pada Agustus mendatang, antarparpol di Indonesia semakin instensif menggelar komunikasi politik untuk membicarakan peluang koalisi. Kebutuhan koalisi itu diperlukan karena untuk mendaftarkan kandidat paslon capres-cawapres diberi syarat minimal 20 persen kursi parlemen. Hal itu pun membuat ketergangtungan antarparpol di Indonesia untuk membangun koalisi.
Contohnya PDIP sebagai pemenang pemilu, tetap harus berkoalisi karena hanya meraih 19,4 persen kursi DPR. Sementara bagi Gerindra, kebutuhan koalisi menjadi lebih besar karena hanya menguasai 73 atau 13 persen kursi DPR.
Penulis : Asril/dbs
