INFOSULSEL.COM, MAKASSAR, — Kinerja 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sulsel belum maksimal selama semester pertama. Dari total Rp9,69 triliun anggaran di APBD 2018, sampai bulan Juni baru terealisasi Rp2,95 triliun (30,45%). Sementara untuk pelaksanaan fisiknya baru mencapai 32,62 persen dari 200 program dan 3.107 kegiatan.
Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Triwulan II 2018, di Kantor Gubernur Sulsel, pada Kamis (19/7/2018).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman. Dia menyebutkan setidaknya ada 10 OPD yang memiliki serapan anggaran di bawah 20 persen, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (18,84%), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (18,31%), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (16,70), Biro Hukum dan HAM (15,37%), serta Dinas Perhubungan (19,81%).
Dinas Pendidikan (15,27%), UPTD Balai Pelayanan Kesehatan (12,31%), Badan Penghubung Daerah (11,75%), UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri (6,40%), dan UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (4,41%).
“Khusus lingkup Urusan Kesehatan disebabkan oleh perubahan status dari UPTD menjadi UPK/UPT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 81, 93 dan 94 Tahun 2018,” kata Jufri Rahman.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono meminta setiap OPD untuk mempercepat proses lelang dan pengerjaan fisik. Tidak perlu menunggu proses pergantian Gubernur terpilih, karena baru akan dilantik bulan September mendatang.
“Silakan lakukan lelang dengan transparan. OPD yang rendah dan anggaran tidak sanggup diserap akan dievaluasi. Kalau macet, tentu kita akan pindahkan melalui APBD Perubahan. Akan ditelusuri masing masing masalahnya,” tandasnya.(*)
Penulis: Mirsan
Editor: Yudhi
