INFOSULSEL.COM, SUNGGUMINASA – Masyarakat dataratan tinggi Kecamatan Biringbulu yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Biringbulu (APB) yang menuntut pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecatamatan Biringbulu Kabupaten Gowa di depan kantor DPRD Gowa pada Senin, (16/9/2019).
Mereka menuntut pengadaan Damkar karena dinilai sebagai solusi atas ketimpangan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Koordunator lapangan APB, Suhandi Saminja mengungkapkan, aksi yang dilakukan adalah bentuk reaksi atas maraknya bencana kebakaran yang sering terjajdi di Kecamatan Biringbulu dan terabaikan oleh Pemkab Gowa.
“Kami turun melakukan aksi bukan tanpa dasar. Ini adalah bentuk reaksi kami karena bencana kebakaran sering terjadi di dataran tinggi, khususnya di kecamatan Biringbulu. Sampai saat ini tidak pernah ditangani secara serius. Bahkan tepatnya tidak diperhatikan, baik pemerintah daerah maupun DPRD Gowa yang nota bena adalah wakil rakyat,” ketus Andi sapaan akrabnya.
Mahasiswa Akuntansi FE UNM ini, mengungkapkan program pengadaan mobil sampah oleh Pemda Gowa dinilai tidak sesuai prosedur. Apalagi menggunakan anggaran dana desa (ADD).
“Secara tegas kami katakan itu tidak sesuai prosedur. Apalagi ini tidak pernah dibahas di Musrembang desa. Karena itu kami meminta DPRD mendengarkan aspirasi kami dan segera memanggil kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan rapat dengar pendapat dengan kami,” pekik Andi.
Jenderal lapangan APB, Syarif HR menuturkan pengadaan Damkar adalah tuntutan masyarakat Biringbulu.
“Di Kecamatan Biringbulu seharusnya ada Damkar, agar kita tak perlu minta tolong lagi ke Jeneponto. Kami di Biringbulu kerap kali dibantu oleh Damkar Kabupaten Jeneponto. Itupun jaraknya cukup jauh. Membutuhkan perjalanan sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan untuk tiba di kelokasi kebakaran,” ungkapnya.
Parahnya jika ada kebakaran jika masyarakat menunggu Damkar dari Kabupaten Gowa yang ada di Sungguminasa, jarak tempuhnya sekitar 3 jam untuk tiba di lokasi.
‘’Damkar Gowa datang setelah semua rata dengan tanah di lalap api. Apanya yang mau dipadamkan,” tanya Syarif.
Mahasiwa jurusan Pendidikan Ekonomi UNM ini, mengungkapkan, program pemerintah daerah itu tidak tepat guna.
“Intinya kami butuh Damkar, bukan mobil sampah,” kata dia.
Menanggapi aspirasi APB, Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten gowa (DPRD) Abdul Rasak Dg. Lewa hanya berjanji akan menindaklanjuti terkait tuntutan yang di aspirasikan APB
“Setelah terbentuk alat kelengkapan dewan (AKD), kami akan segera menyurat ke dinas PMD untuk membahas terkait tuntutan warga. Nanti kami undang semuanya untuk membahas di rapat dengar pendapat (RDP),” janji anggota Fraksi Partai Golkar ini.
(Andi/Riel)
