INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar telah memasuki hari-9. Akan tetapi, pelanggaran demi pelanggaran masih marak terjadi. Sebelumnya, PSBB sudah berlangsung sejak 24 April hingga 7 Mei 2020 dan kemungkinan bisa diperpanjang.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi mengaku pesimis PSBB Makassar pertama mampu menekan penyebaran covid-19. Ia melihat, PSBB ini tampak tidak efektif.
Pasalnya selama sepekan digulirkan, Pemerintah Kota Makassar seolah-olah hanya fokus pada penindakan pelanggaran aturan namun mengabaikan aspek penerapan skenario kesehatan.
“Sejak awal saya pesimis PSBB ini berjalan maksimal. Warga masih berkeliaran cari nafkah di luar rumah, toko non pangan masih banyak yang buka. Karena hal dasar hidup mereka belum terpenuhi seperti pemenuhan bahan pokok masyarakat belum merata terbagi,” kata Kasrudi saat dihubungi, Jumat (1/5/2020) malam.
Politisi Gerindra itu menganggap, pemeriksaan massal Covid-19 bagi warga Makassar sangat perlu dilakukan. Namun sebelum itu dilaksanakan beberapa aspek harus benar-benar telah disiapkan Pemkot, terutama alat rapid test.
“Alat Rapid Testnya harus ada dulu, lalu tempat isolasi harus disiapkan. Karena jika diadakan tes massal maka otomatis akan ditemukan peningkatan positif corona. Lalu dimana mereka akan ditempatkan jika ruang isolasinya tidak ada atau katakanlah kurang,” jelas Kasrudi.
Selain itu, Kasrudi mengawatirkan jika fasilitas kesehatannya minim pada saat tes massal, tentu pasien akan membludak sehingga menimbulkan kekacauan.
“Makanya dari dulu saya sudah tekankan yang ODP dan PDP dibuka saja identitasnya agar mereka mudah diawasi. Jangan sampai mereka berkeliaran. Tapi sebelum mereka dilarang, pemkot harus penuhi dulu kebutuhan dasar mereka,” tuturnya.
(Andi)
red: gun
