INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar aktif berperan menyelesaikan konflik kelompok yang kerap terjadi di tengah masyarakat.
Hal itu diutarakan anggota fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy saat rapat paripurna tentang penjelasan walikota terhadap Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2019, Jumat (17/7/2020).
RTQ menghimbau, Pemkot Makassar hadir sebagai penengah pada konflik kelompok masyarakat yang telah terjadi di Makassar bagian utara.
“Saya meminta kepada Pemkot Makassar agar hadir dalam dan menyikapi kekisruhan antara kelompok masyarakat,” tegas dia.
Rahmat konflik yang terjadi selama ini bukan hal sepele. Alasan dia, karena ini menyangkut keresahan masyarakat yang bermukim di daerah galangan kapal.
Ketua Angkatan Muda Kabbah ini juga meminta Penjabat (Pj) Walikota hadir dalam rapat paripurna. Apalagi Kota Makassar masih berada dalam status siaga covid -19.
“Kalau tidak serius menangani Covid, mundur saja. Karena Makassar juga masih masa siaga Covid,” cetus Rahmat.
Untuk diketahui Pj Walikota Rudy Djamaluddin absen pada rapat paripurna perdana sejak ia dilantik pada 29 Juni 2020 lalu. Kabarnya pengganti Prof Yusran Junus ini sedang berada di Masamba, Luwu Utara mendampingi Gubernur Sulsel Nurdian Abdullah.(andi/riel)
