INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Puluhan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar, Rabu (7/10/2020).
Aksi demonstrasi mereka bertujuan untuk menemui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) berkaitan dengan aktivitas kapal penambang pasir asal Belanda PT Boskalis yang masih beroperasi di wilayah tangkap nelayan.
Seperti sebelumnya, warga Kodingareng kembali gagal bertemu NA. Meski begitu, mereka menitipkan surat dengan harapan bisa dibaca oleh Gubernur Sulsel tersebut.
“Aksi hari ini untuk memberikan surat permohonan penghentian tambang pasir laut kepada bapak gubernur yang diwakili masyarakat Kodingareng dan Galesong Utara,” kata Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), Ahmad yang ditemui di lokasi.
Ahmad menyebutkan, surat berisi 10 poin terkait aktivitas penambangan pasir laut di dekat pulau Kodingareng. Terutama soal dampak yang dialami nelayan dan perempuan sejak beroperasinya kapal penambang pasir pada Februari 2020 lalu.
Seperti warga Kodingareng, nelayan di kawasan pesisir Galesong Utara, Kabupaten Takalar juga merasakan dampak yang sama.
“Surat itu berisi penghentian tambang pasir laut, yang ditanda tangani kurang lebih 600 nelayan dari Kodingareng. Kami tunggu beberapa hari ke depan sampai ada wujud tindak lanjut dari gubernur. Jika belum ada, nelayan dan perempuan akan kembali sampai betul-betul disetujui untuk dicabut,” tambahnya.
Ahmad menambahkan jika tuntutan itu juga berkaitan erat dengan izin pertambangan kapal yang pertanggungjawabkan melalui perusahaan pemegang konsesi yang disetujui gubernur. Gubernur diminta mencabut surat izin tersebut, sembari menghentikan operasi kapal penambang sementara waktu.
Setelah sekitar 30 menit berunjukrasa, para nelayan dan perempuan Kodingareng yang berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sulsel pun kemudian ditemui langsung Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel, Andi Hasdullah.
Hasil pantauan, Andi Hasdullah menjanjikan segera menindaklanjuti surat yang dibawa para Nelayan Kodingareng.
“Akan kami teruskan ke Gubernur Sulsel untuk kemudian dikaji kembali bagaimana proses sesuai dengan tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Selain menerima aspirasi masyarakat nelayan dan perempuan, Hasdullah yang mewakili pemerintah juga ikut menandatangani perjanjian tuntutan melalui surat resmi yang dilayangkan. Ia berjanji dalam waktu dekat ini akan menyampaikan perkembangan setelah surat diterima Nurdin Abdullah. (ARIANI)
