INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Wali Kota, Rudy Djamaluddin membantah tudingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyebut Pemerintah Kota tidak transparansi dalam penggunaan dana covid-19.
“Apanya lagi yang tidak transparan, kemarin saya umumkan di koran sebagai respon beberapa keinginan teman-teman Ormas,” ujar Rudy di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (05/10/2020).
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Makassar Bidang Hukum dan Pemerintahan, Kasrudi membantah kembali pernyataan Rudy Djamaluddin yang mengaku sudah membuka soal penggunaan anggaran covid-19.
“Jadi kami (DPRD) melihatnya memang anggaran Covid di Kota Makassar tidak transparan, tidak terbuka sampai sekarang. Bahkan kami pernah meminta langsung ke SKPD-nya sampe sekrang tidak diberikan,” kata Kasrudi di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (7/10/2020).
Legislator Gerindra ini mengaku, sebelumnya sudah melakukan monitoring evaluasi (monev) dan meminta rincian anggaran dengan mitra komisi. Namun, hingga kini belum diberikan.
“Kami sudah meminta rincian anggaran covid-19, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi pernyataan Pj Walikota itu tidak benar,” tegas Kasrudi.
Memang, kata Kasrudi kembali, secara total sudah melihat jumlahnya. Akan tetapi rincianya belum diperlihatkan. Rincian itu penting untuk melihat penggunaan anggaran di Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.
Menurut Kasrudi, rincian itu sangat penting untuk melihat perbandingan jumlah anggaran yang dialihkan ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan padat karya sebagai wujud upaya pemulihan ekonomi di kota Makassar.
“Yang diberikan kepada kami itu hanya total anggaran yang nilainya Rp 90-an milyar. Hasil rinciannya tidak ada, padahal itu yang ingin kami lihat,” jelasnya.
“Jadi kami (DPRD) berharap kalau ada data tersebut tolong berikan dan perlihatkan,” cetus Kasrudi. (andi)
