INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menuntut pemberlakuan subsidi uang kuliah tunggal (UKT) secara merata. Sebabnya, pandemi covid-19 yang melanda, seharusnya seluruh mahasiswa mendapatkan subsidi.
Presiden BEM FE UNM, Awaluddin mengatakan, transparansi anggaran sangat penting untuk diketahui. Sebab, biaya perkuliahan maupun dana lainnya yang digunakan di Kampus harus diselaraskan sebelum menentukan jumlah UKT setiap Mahasiswa ditengah terpuruknya perekonomian akibat pandemi covid-19.
“Karena kita merasa bahwasanya sistem perkuliahan secara daring berbeda pembiayaannya dengan sistem luring. Banyak kemudian unit cost yang tidak terpakai dalam sistem perkuliahaan daring,” kata Awaluddin kepada INFOSULSEL.COM, Minggu (10/1/2021).
Menurut Awal, sapaan akrabnya, dengan sistem perkuliahan secara daring seharusnya subsidi UKT dari kampus dapat diberlakukan secara menyeluruh.
“Bencana covid-19 yang mengakibatkan pembelajaran dari luring ke daring seharusnya beban orang tua dan mahasiswa diringankan. Di semester ganjil kemarin, kita telah banyak mendapati keluhan dan aspirasi mahasiswa terhadap jumlah UKT-nya.”
“Mereka menginginkan ada penurunan atau istilahnya subsidi UKT sebagaimana mahasiswa lainnya yang mendapatkan bantuan,” terangnya.
Awaluddin menegaskan, Aliansi Mahasiswa UNM hadir untuk mengawal permasalahan yang ada serta beberapa aspirasi dari mahasiswa UNM.
“Sejak semester kemarin juga isu yang di angkat adalah berikan subsidi UKT secara general kepada mahasiswa. Maka dari itu muncul lah wadah untuk menampung aspirasi tersebut, yaitu Aliansi Mahasiswa UNM turun kejalan untuk menuntut agar kiranya pimpinan UNM, dalam hal ini rektor mengeluarkan kebijakan subsidi gratis secara general di semester genap,” imbuh Awaluddin..
Olehnya itu, Aliansi Mahasiswa UNM menyampaikan Ultimatum ke rektor UNM agar secepatnya merealisasikan tuntutan aliansi sebagai berikut;
“Berikan Subsidi UKT di semester genap untuk mahasiswa UNM”
- Transparansikan unit cost
- Transparansikan anggaran covid-19
- Tindak lanjut pengembalian UKT semester ganjil
- Profesionalisme dosen dalam proses perkuliahan daring
“Kalau sampai hari ini birokrasi UNM tidak memberikan transparansi anggaran covid-19, maka muncul tanda tanya besar. Jangan sampai birokrasi dan Rektor UNM sama dengan menteri sosial yang korupsi 17 M. Karena keterbukaan informasi publik sudah di atur dalam uu no 14 tahun 2008. Maka dari itu tidak ada alasan bagi birokrasi kampus rektor untuk tidak memberikan penjelasan terhadap mahasiswanya,” pungkas Awaluddin. (andi)
