INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menilai dalam sebuah proses pembangunan suatu daerah, keterlibatan antara laki-laki dan perempuan sudah setara tanpa ada pengaruh diskriminatif.
‘’Apalagi dalam pengambilan kebijakan. Baik laki-laki maupun perempuan punyak hak dan kewajiban sama di setiap momen untuk memenuhi aspek keadilan gender,’’ jelas Imam Musakkar saat menggelar sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 5 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), di Hotel MaxOne Makassar, Minggu (9/7/2023).
Imam menjelaskan peraturan pengarusutamaan gender merupakan wujud kepedulian pemerintah dan legislatif dalam menyetarakan setiap perbedaan.
“Kalau zaman dulu itu semua pekerjaan tertentu didominasi laki-laki. Sekarang perempuan bisa tonji,” jelas legislator PKB Makassar ini.
Hal yang sama dikatakan pemerhati anak dan perempuan, Shinta Mashita Molina. Menurutnya upaya pemerintah dalam membentuk Perda ini di seluruh dimaksudkan agar konsep gender mampu mengintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan.
“Di pemerintahan dalam mengambil sebuah kebijakan setara antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada pemimpin daerah seorang perempuan,” ungkapnya.
Kesetaraan, katanya lagi harus betul-betul diperlihatkan dengan baik. ‘’Supaya keberlangsungan kehidupan ini tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Makassar, Achi Soleman juga menyampaikan hal serupa.
Secara umum konsep gender adalah perbedaan fungsi, tanggung jawab, peran, status, perilaku laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial.
“Namun saat ini masih banyak isu-isu soal gender yang jadi perbincangan masyarakat,’’ungkap Achi.
Ia menocntohkan ada perempuan yang berstatus janda selalu dikaitkan dengan perusak hubungan keluarga orang. Penyebabnya, kata Achi, karena adanya diskriminasi gender seperti, beban ganda hingga kekerasan secara fisik.(*)
