Porprov Bukan Pasar Malam, Cabor Bukan Sapi Perah
Sri menyatakan dirinya sangat memahami situasi efisiensi keuangan yang sedang melanda berbagai daerah di Indonesia. Namun, memangkas anggaran teknis pertandingan hingga hanya tersisa 10 sampai 20 persen dari kebutuhan riil adalah kalkulasi yang tidak masuk akal sehat.
Baginya, menggelar ajang prestasi berskala provinsi tidak bisa disamakan dengan mengadakan pasar malam lokal atau perlombaan agustusan. Ada standar profesionalisme dan instrumen keselamatan atlet yang mutlak memerlukan pendanaan nyata.Ironisnya, pembatasan anggaran sebesar Rp 100 juta all-in—yang dipaksa untuk menutupi honor, konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga sewa peralatan tanding—kini berimbas langsung pada aspek teknis. Jumlah perangkat pertandingan juga dibatasi. Termasuk durasi waktu tanding pun ikut dipangkas.
“Ini kebijakan yang tidak rasional secara teknis. Hal ini berpotensi besar merusak integritas dan objektivitas penilaian prestasi atlet kita,” tegas Sri.
Beban tahun ini terasa berkali-kali lipat lebih berat dibanding PORPROV 2022. Saat itu akomodasi dan konsumsi masih ditanggung bersama oleh tuan rumah. Kali ini, pengurus cabang olahraga dilepas sendirian di tengah badai finansial. Padahal, sejak babak kualifikasi, para pengurus cabor sudah berdarah-darah menyelamatkan bakat muda Sulsel menggunakan sistem urunan dan subsidi mandiri. Ketika kewajiban di hulu sudah dituntaskan secara swadaya, sangat tidak adil jika beban finansial di putaran final kembali dilemparkan ke pundak pengurus.
“Sangat tidak adil dan tidak manusiawi jika beban finansial di putaran final kembali dibebankan secara sepihak ke pundak pengurus cabor. Cabor tidak boleh lagi dijadikan ‘sapi perah’ birokrasi,” pungkas Sri Syahril menyuarakan perlawanan.
Di Lapangan Merdeka Sengkang nanti, bunyi bel ronde pertama akan segera terdengar. Pertina Sulsel telah membuktikan bahwa sebelum atlet mereka bertanding di dalam ring, para pengurusnya telah lebih dulu memenangkan pertarungan mental di luar ring.(ian)
