INFOSULSEL.COM,MAKASSAR –Bak seorang penyanyi, lagu yang dinyanyikan Eni Maulani Saragih langsung top. Dendang merdu yang dinyanyikan di depan KPK pun membahana. Bahkan sampai menggoyang Partai Golkar, partai yang mengantarkannya duduk di parlemen.
Tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Saragih memang kerap mengungkap hal-hal baru terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I. Salah satunya, soal perintah dari partai khususnya para elite Golkar agar mengawal proyek PLTU Riau-I.
Eni juga mengungkap lebih detail kucuran dana suap PLTU Riau-I yang diterimanya dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Eni menyebut dana suap itu mengalir ke acara Munaslub Partai Golkar, yang mengukuhkan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar.
Tak hanya itu, Eni pun mengungkap adanya sejumlah pertemuan antara dirinya dengan Johannes srta mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Dirut PLN Sofyan Basir. Tujuannya, untuk meloloskan Blackgold sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.
Dari nyanyian Eni yang inilahlah KPK langsung bergerak cepat. Apalagi dendang Eni yang telah ditersangkakan itu begitu merdu di telinga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buntutnya, sejumlah elite Partai Golkar harus berurusan dengan lembaga anti rasua, itu.
Setelah Eni dihadiahi seragam orange, Idrus Marham pun menyusul. Mantan Sekjen Golkar dan Menteri Sosial itu kini meringkuk di balik jeruji besi.
Demi mengungkap kebenaran kisah lagu yang didendangkan Eni, KPK kembali akan memanggil sejumlah elite Partai Golkar. Diantaranya Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Ketua OC (Organizing Committee) Munaslub 2017 dan Ketua DPD Golkar, Nurdin Halid yang saat itu bertindak sebagai Penyelenggara Munaslub Golkar 2017.
“Ya tentu saja (akan diperiksa). Nanti akan dilihat oleh penyidik apakah keterangan yang terlibat di Munaslub ada relevansinya dengan perkara yang ditangani,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan belum lama ini.
Menurut Alex, penyidik memiliki alasan kuat dalam memanggil seseorang menjadi saksi. Untuk itu ia berharap Idrus Marham yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka bisa terbuka dan mengungkap pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek bernilai USD900 juta tersebut.
“Lebih baik yang bersangkutan terbuka, kooperatif mengungkapkan kalau memang ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat,” tegas Alex.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan teranyar mantan Menteri Sosial Idrus Marham.
Namun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga hartarto menepis adanya aliran Rp 2 miliar dari tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1 Johannes B Kotjo ke Munaslub Golkar 2017 yang mengukuhkannya sebagai Ketum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang lebih dulu terjerat hukum dengan kasus lain.
“Proyek itu kapan? Itu tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Jadi itu yang harus dicatat, jangan dijadikan satu. Kejadian dari sequence waktu udah jelas kapan kegiatan ini diinisiasi, kapan itu Munas Golkar, dan itu tidak ada hubungannya dengan institusi,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Ia menambahkan, Golkar tetap konsisten mengusung slogan “Golkar Bersih” dan tak pernah memerintahkan kadernya menghidupi partai dari uang korupsi.
“Terhadap dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan Ketua OC Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada. Ketua panitia penyelenggara tidak ada, bendahara Golkar tidak ada,” kilah Ailrangga di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, belum lama ini.
Tapi Fadli Nasution, pengacara Eni Saragih menyebut kliennya sebagai bendahara Munaslub minta bantuan ke Pak Kotjo dan diberi RP 2 M. Namun ia enggan mengaitkan pemberian Kotjo itu dengan kasus yang saat ini menjerat kliennya.
Dalam perkara Eni, setelah melakukan pengembangan, KPK juga menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka. Dia diduga menerima janji yang sama dengan Eni yakni USD 1,5 juta dari Kotjo bila proyek PLTU Riau-1 jadi dikerjakan perusahaan Kotjo.
Setya Novanto, juga diperiksa penyidik. Saat ditanya soal aliran uang Rp 2 miliar itu, Novanto mengaku tahu. “Saya dengar begitu (aliran Rp 2 miliar ke Munaslub Partai Golkar),” kata Novanto.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menyambut positif rencana pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh KPK.
“Pemanggilan ini positif sebagai upaya menemukan titik terang soal dugaan dana ke Munaslub. Biar clear semuanya dan Golkar tak terbebani,” kata Adi di Jakarta, Senin (3/9/2018).
Menurut Syarif, pemanggilan elite Golkar tersebut setidaknya memecah konsentrasi kepada dukungan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Antara all out di Pilpres dukung Jokowi atau recovery membangun citra Golkar karena kasus korupsi Setnov dan Idrus terjadi berdekatan,” ungkap dia.
Sementara itu di bagian lain Airlangga mempertanyakan motif pihak tertentu yang menghubungkan korupsi proyek PLTU Riau-1 dengan Munaslub Golkar.
“Kenapa asik ganggu Golkar terus? Golkar jelas Golkar Bersih. Apa yang dilakukan oleh kader, oleh anggota yang bermasalah kan sudah dijelaskan dan segera diambil tindakan yang tegas, yaitu tidak duduk lagi di dalam pengurus,” tegas Airlangga.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau, ada kaitannya dengan ketua umum Partai Golkar. Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.
“Karena saya petugas partai, ya pasti semua itu, saya ada perintah ketua umum,” ujar Eni sebelum menaiki mobil tahanan usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu.
Ya, partai berlambang pohon beringin rindang itu kini diterpa angin korupsi pembangunan PLTU Riau 1. Setelah Eni dan Idrus Marham, siapa menyusul?
Penulis : Asri Syahril/dbs
