INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Memasuki Juni 2020, Pemerintah Kota Makassar belum membahas soal seleksi bagi calon pejabat eselon II untuk pengisian jabatan lowong. Sebanyak 10 jabatan lowong masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf mengatakan, hingga kini belum membahas pengisian jabatan lowong di tatanan Pemerintah Kota Makassar.
“Jadi kalau masalah lelang belum ada, karena ada prosesnya, kita juga harus minta izin dulu ke Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Yusran Selasa, (16/6/2020).
Mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas ini mengaku, pihaknya belum mengusulkan ke Pemerintah Provinsi dan Kementerian terkait lelang jabatan pengisian jabatan lowong di Pemkot Makassar.
“Kita juga belum usulkan karena yang lowong itukan sudah ada yang isi Plt, jadi saya tidak perlu terlalu terburu-buru untuk membuka lelang jabatan,” tambahnya.
Adapun 10 jabatan lowong di struktur Pemerintahan Kota Makassar yang diisi oleh pelaksana tugas, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kearsipan, Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB), dan Sekretaris Dewan (Sekwan).
Sementara, Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar Basri Rakhman mengatakan, pihaknya belum mengambil langkah melakukan promosi terbuka. Karena masih mengikuti imbauan Pj Wali Kota Makassar.
“Sebenarnya tidak ada kendala cuma karena seperti yang imbauan pak wali seperti uji kompetensi untuk rotasi, selebihnya yang lolos itu akan dilakukan promosi terbuka,” ungkap Basri.
Basri juga menambahkan, tahun ini akan ada ada tambahan 5 jabatan lowong, karena adanya pejabat yang akan berakhir masa pengabdiannya atau pensiun.
“Apakah dilakukan secara bertahap atau mengajukan sekaligus untuk penghematan anggaran,” beber Basri.
(andi)
red: gun
