INFOSULSEL.COM, JAKARTA-— Presiden Joko Widodo mengatakan masa pandemi mendorong pemerintah untuk menyiapkan sebuah sistem informasi terintegrasi. Sistem yang bernama “Bersatu Lawan Covid” (BLC) tersebut dibuat untuk mempercepat alur pelaporan data dari daerah sampai pusat dan nantinya diolah sehingga dapat menginformasikan situasi penyebaran Covid-19 masing-masing daerah di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan Rabu (24/6/2020). Menurutnya sistem yang sama pula memberikan sebuah pemahaman secara menyeluruh mengenai kondisi dan penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah. Berdasarkan data-data, kebijakan pemerintah untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari penularan Covid-19 dapat diambil dengan persiapan dan kehati-hatian.
Hadir bersama Presiden saat keterangan pers tersebut yakni Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc. Ph.D., seorang guru besar yang mendalami kebijakan kesehatan terutama sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksius. Juga hadir Dewi Nur Aisyah, S.K.M., M.Sc, Ph.D., DIC, seorang ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular dari Indonesia.
Terkait dengan sistem BLC, Dewi menjelaskan bahwa integrasi data merupakan hal krusial dalam penentuan kebijakan pusat dan daerah dalam menangani Covid-19. Untuk itu pemerintah sejak masa-masa awal pandemi telah mempersiapkan dan mengupayakan terwujudnya hal tersebut.
“Gugus Tugas sejak pertengahan Maret 2020 mengembangkan sistem informasi BLC untuk mempercepat alur pelaporan data dari daerah sampai pusat dan menginformasikan terkait daerah-daerah rawan di Indonesia,” ujarnya yang berkesempatan menyampaikan paparan secara langsung.
Data-data kesehatan terkait penanganan Covid-19 dikumpulkan melalui puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, dan laboratorium dari seluruh Indonesia untuk kemudian diolah, dianalisis, dan dikeluarkan dalam bentuk grafis serta informasi di mana pemerintah provinsi dan daerah dapat melihat data dalam satu dasbor. Data yang sama juga dilihat oleh Gugus Tugas dan pemerintah pusat sehingga memungkinkan sinkronisasi kebijakan.
