INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Ruang rapat kantor PWI Sulawesi Selatan di Jl. Maccini Sawah ramai oleh para wartawan senior, Rabu (12/8//2026). Mereka adalah pengurus PWI Sulsel yang dikomandoi Suardi Thahir. Duduk satu meja bukan untuk membahas liputan besar. Mereka berkumpul dalam rapat evaluasi internal. Membedah benang kusut administrasi dan arah organisasi di tingkat kabupaten/kota.
Suasana diskusi berlangsung hangat. Dipimpin oleh Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir. Jajaran pengurus harian duduk bersama. Memetakan kondisi di lapangan. Rapat ini menjadi tindak lanjut langsung atas laporan hasil kunjungan kerja FAS Rahmat. Ia baru saja menyusuri berbagai pelosok daerah. Melihat dari dekat denyut nadi keorganisasian.
Dari hasil penelusuran tersebut, terhampar potret nyata yang membutuhkan penanganan tak biasa. Mulai dari penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, penertiban identitas keanggotaan, percepatan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga ancaman mati surinya regenerasi kepemimpinan.
Forum mendengarkan dengan saksama pemaparan rincian tantangan administratif yang dipaparkan oleh FAS Rahmat, yang juga menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel. Pembenahan fokus menyasar delapan wilayah kunci. PWI Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, hingga Toraja.
Di daerah-daerah ini, ditemukan ketidaksesuaian struktur dan status keanggotaan yang butuh penyelarasan cepat. “Kami akan menata ulang seluruh struktur berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku. Sekaligus berkoordinasi intensif dengan DKP,” ujar Suwardi menegaskan arah komitmennya.
Setiap daerah membawa dinamika uniknya masing-masing. Di Kabupaten Wajo, rapat mengakomodasi permohonan anggota yang ingin memperbarui identitas media pada KTA agar relevan dengan ruang redaksi mereka saat ini. Sementara di Kabupaten Bone, penunjukan Plt Ketua baru menjadi agenda mendesak demi menjaga stabilitas roda organisasi yang sempat tersendat.
Masalah birokrasi KTA yang kerap mengendap di tingkat provinsi pada masa lalu diakui secara terbuka sebagai kelalaian pelayanan yang harus segera diputus. Pembenahan sistem KTA ini dinilai vital. Sebab identitas tersebut bukan sekadar kartu plastik, melainkan benteng kepastian status hukum dan legitimasi profesi bagi setiap jurnalis yang bertugas di lapangan.
Kondisi paling ironis tampak di Kabupaten Enrekang. Keanggotaan aktif hanya menyisakan tiga orang. Krisis regenerasi di kawasan ini menjadi sinyal alarm keras bahwa profesi dan wadah berhimpun jurnalis lokal sedang berada di persimpangan jalan jika tidak segera diintervensi dengan rekrutmen yang sehat.
PWI Sulsel menyadari langkah perbaikan tidak boleh sekadar menjadi tambal sulam parsial. “Dalam kurun waktu satu tahun mendatang, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi kartu, hingga penguatan struktur daerah harus menjadi fokus kerja bersama,” tegas Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar.
Langkah pembenahan menyeluruh ini diharapkan tak hanya merapikan barisan internal, tetapi juga menegakkan kembali maruah pers yang akuntabel, profesional, dan adaptif. (riel)
