KPU Bolehkan Konser Musik saat Kampanye Pilkada, Pengamat: Harus Direvisi

Direktur Eksekutif Nurani Strategic Nurmal Idrus.

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pengamat Politik Nurmal Idrus menyatakan, aturan kampanye Pilkada 2020 yang mengizinkan adanya konser musik perlu dipertimbangkan. Nurmal menilai konser musik berpotensi terjadinya kerumunan massa.

“Aturan ini menurut saya tak melalui proses pemantangan dan uji publik yang paripurna di KPU,” kata Nurmal kepada INFOSULSEL.COM, Jumat (28/9/2020).

Bacaan Lainnya

“Meski ada PKPU nomor 10 tahun 2020 yang membolehkan pengumpulan massa dalam jumlah terbatas yaitu maksimal 50 dan 100 orang,” sambungnya.

“Tetapi, seharusnya KPU memahami bahwa kegiatan-kegiatan seperti kampanye rapat umum, jalan sehat dan konser tak bisa diprediksi jumlah pengunjungnya,” terangnya.

Eks Ketua KPU Makassar itu menegaskan, sebaiknya aturan ini direvisi karena akan berpotensi besar menjadi kluster baru dalam penyebaran covid-19. Sebab, bisa saja tidak mengatur kedatangan pendukungnya. Sehingga ia mendesak, sebelum masa kampanye dimulai, sebaiknya KPU merevisi aturan itu.

“Terutama PKPU 10 itu harus dilakukan revisi, karena berpotensi besar menjadi kluster baru dalam penyebaran Covid-19. Terutama pada aturan yang membolehkan acara yang berpotensi mengundang jumlah massa besar seperti konser, rapat umum dan jalan sehat,” pungkas Direktur Nurani Strategic itu.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak aturan kampanye Pilkada 2020 yang mengizinkan adanya konser musik. Kemendagri menilai konser musik berpotensi terjadinya kerumunan sehingga mestinya ketentuan PKPU yang membolehkan hal tersebut direvisi.

Alasannya, konser musik sangat rentang terjadinya kerumunan karena jumlah yang akan hadir tidak dapat ditentukan.

”Jadi segala bentuk konser musik kita tolak. Seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup, kan? Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan. Itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam konferensi pers virtual yang digelar Bawaslu, Kamis (17/9/2020). (andi)

Pos terkait