Nelayan Tantang Gubernur Berdialog di Pulau Kodingareng Secara Langsung

Ibu-bu Kodingareng membentangkan spanduk menolak kriminalisasi terhadap nelayan.

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Polemik tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng hingga kini belum menemui titik akhir. Saat ini, masyarakat pulau masih terus berusaha agar pemerintah Provinsi Sulsel memenuhi keinginan nelayan agar menghentikan aktivitas tambang pasir laut tersebut.

Menanggapi pernyataan Prof Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan, yang dirilis oleh beberapa media pada hari Selasa, 22 September 2020 bahwa Nurdin Abdullah ogah bertemu dengan Walhi, istri nelayan kodingereng lompo, Zakia, angkat berbicara.

Bacaan Lainnya

“Jika memang Pak gubernur tidak mau bertemu dengan Walhi setidaknya pak gubernur bersedia membuat dialog terbuka dengan nelayan dan perempuan pulau kodingereng,” kata Zakia dalam keterangan resmi dari aliansi nelayan, Rabu (23/9/2020).

Lebih lanjut, Zakia mengatakan bahwa warga Pulau Kodingareng tidak pernah merasa bahwa Walhi Sulsel adalah provokator seperti yang dikatakan di beberapa media.

“Saya rasa informasi yang bapak dapatkan sangat keliru. Dengan adanya pendampingan dari Aliansi Selamatkan pesisir (ASP), termasuk di dalamnya adalah Walhi, warga khususnya nelayan merasa terbantu untuk mempertahankan wilayah tangkapnya dari aktivitas penambangan,” papar Zakia.

Kemudian seorang nelayan pancing di Pulau Kodingareng, Suwadi, juga meminta agar Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, bersedia mendatangi nelayan dan berdialog agar pemerintah mengetahui secara pasti masalah yang dihadapi nelayan, sehingga pemerintah segera menghentikan penambangan di wilayah tangkap nelayan.

“Saya berharap sekali gubernur dibuka kan pintu hatinya sehingga mau bicara dengan kami-kami para nelayan di Pulau Kodingareng, karena kami juga rakyat Sulawesi Selatan,” tegas Suwadi.

Suwadi menambahkan bahwa penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan sudah berjalan selama tujuh bulan lebih. Selama itu juga, kehidupan nelayan di Pulau Kodingareng sangat terpuruk bahkan sudah tidak ada pemasukan karena setiap para nelayan melaut, selalu pulang dengan tangan hampa.

“Kami hanya ingin Boskalis berhenti menambang dan izin dicabut. Karena kalau kapal itu menambang, tidak ada ikan yang kami dapatkan karena air keruh dan ombak tinggi. Jadi tolong hentikan penambangan pasir di wilayah tangkap kami,” beber Suwadi.

Kemudian, terkait dengan tudingan bahwa warga diprovokasi, para nelayan mengaku tidak pernah diprovokasi atau dihasut oleh pihak mana pun. Para nelayan di Pulau Kodingareng merasakan langsung dampak tambang pasir laut sehingga para nelayan dan perempuan tidak henti-hentinya menolak tambang pasir laut.

“Kami tidak pernah diprovokasi oleh siapapun termasuk WALHI, kami yang meminta agar mahasiswa dan ASP mendampingi kami agar keinginan kami dapat didengar oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya minta Bapak Gubernur tolong hentikan tambang pasir laut ini agar hidup kami kembali normal,” imbuhnya.

“Kalau pak gubernur tidak mau datang di pulau menemui dan berdiskusi dengan kami, hentikan tambang pasir. Jika pak gubernur tidak mau hentikan tambang, Kami akan mendatangi kantor bapak untuk menyampaikan dampak yang kami rasakan selama ini,” sambungnya.

Isteri nelayan lain, Ibu Sita (24), mengatakan agar Gubernur tidak menghindari nelayan saat mendatangi kantor Gubernur Sulsel seperti yang dilakukam beberapa waktu lalu.

“Jangan sembunyi, karena dulu bapak pernah bilang, masa saya cari anda, seharus kamu datangi saya, saya tidak kemana-mana kok, saya ada,” demikian istri nelayan mengutip kalimat yang dianggap pernah terlontar.

“Sekarang kami tagih janji bapak untuk menemui kami untuk berdiskusi, jika tidak, kami akan kembali menemui bapak,” sambungnya.

Diketahui bahwa saat ini, aktivitas tambang pasir laut yang dilakukan oleh kapal Queen of Netherlands masih terus beroperasi dan Gubernur Sulawesi Selatan belum bersedia untuk berdialog dengan masyarakat Pulau Kodingareng untuk masalah yang dihadapi masyarakat. (br)

Pos terkait