INFOSULSEL.COM, MAKASSAR —– Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tidak pernah berkantor selama 6 bulan. ASN yang bersangkutan bakal diberi sanksi.
Dia mendapat temuan itu saat memeriksa kehadiran ASN di hari pertama bekerja usai libur Lebaran pada hari ini, Senin (9/5/2022).
“Ini sudah masuk indisipliner. Kita akan tindaklanjuti melalui BKD dan Inspektorat untuk diberikan sanksi,” tegas Danny sapaan akrabnya di kantor Balaikota Makassar, Senin (9/5/2022).
Dari hasil sidak di hari pertama masuk kerja di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, kehadiran ASN maupun pegawai usai libur lebaran mencapai 96 persen.
Akan tetapi, setelah apel pagi, Danny menyatakan banyak pegawai yang tidak berada di meja kerjanya. “Kehadiran itu bukan saja saat di lapangan, tapi harus ada di mejanya,” katanya.
Mengenai penerapan bekerja di rumah atau work from home (WHF) seperti yang diarahkan pemerintah pusat, Danny akan membicarakan lebih lanjut. “Kita selesaikan dulu apel pagi, kita konsolidasi, diatur bagaimana WFH secara maksimal,” ungkapnya.
Setiap OPD lingkup Pemkot Makassar, kata Danny, tetap harus membuat sistem WFH 50 persen bagi pegawainya. Dia ingin pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu. “Saya sampaikan tadi WFH bukan berarti tidak bekerja, bekerja tapi di rumah,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Makassar, Andi Siswanta Attas menuturkan, bahwa sistem WFH 50 persen ini berlaku sejak hari ini hingga 31 Mei 2022 berdasarkan perintah Kemenpan-RB. “Suratnya baru saya terima kemarin malam. Jadi mulai hari ini tanggal 9 sampai 31 Mei akan dilakukan WFH,” kata Siswanta Attas.(riel)
