INFOSULSEL.COM, MAKASSAR | Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel, Hasbi Syamsu, mengakui Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin memahami betul sejarah Sulsel.
‘’Pemahaman Pak Gub mengenai sejarah, baik sejarah lokal di Sulsel, nasional maupun sejarah dunia sangat luar biasa. Kami betul-betul dapat pencerahan,” ungkap Hasbi di Ruang Kerja Gubernur Sulsel, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 2 Januari 2024.
Hasbi berharap Pj Gubernur Sulsel bisa hadir dalam acara ramah tamah perayaan Hari Perlawanan Rakyat Luwu Raya, yang akan dilaksanakan Sabtu malam, 13 Januari 2024.
“Kami mengundang Bapak Gubernur untuk hadir dalam acara ramah tamah itu. Kami berharap Bapak Gubernur bisa menyampaikan sedikit soal sejarah Sulsel di sana nantinya,” harapnya.
Rencananya kegiatan ramah tamah tersebut akan dirangkaikan dengan senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis pada Minggu pagi, 14 Januari 2024, di Car Free Day Jl. Sudirman Makassar. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan lainnya di Luwu Timur, 23 Januari 2024.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengaku, masyarakat Sulsel paling setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
‘’Hal tersebut sudah tidak diragukan. Betapa orang Luwu setia pada NKRI. Saat itu Belanda tidak terima Indonesia merdeka, ada gerakan propaganda Belanda sampai di PBB menyampaikan bahwa Indonesia belum merdeka,” ujar Bahtiar.
Namun, saat itu Indonesia dengan modal Radio Republik Indonesia (RRI) saat ini juga melakukan gerakan propaganda melalui udara dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang.
“Saat itu radio kita terus melakukan gerakan propaganda melalui udara,” tuturnya.
Bahtiar mengaku cukup memahami bagaimana soal sejarah perlawanan. Karena sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 disusun, ia sudah mengumpulkan sejarahwan di Indonesia untuk membahas soal perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah.
“Saya tahu betul hari perlawanan. Karena saya yang menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia,” ungkapnya.
Untuk itu, Bahtiar menyarankan agar KKLR Luwu Raya melakukan pembedahan terkait sejarah di Sulsel. Kenapa sejak dulu masyarakat Sulawesi Selatan banyak keluar ke berbagai daerah, bahkan mancanegara.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Panitia Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) Asri Tadda, Abdul Thalib Mustafa, Baharuddin Solongi, Hamzah Jalante, Mustagfir Ali. Kemudian, Syahruddin Hamun, Subiati Hamzah Jalante, Helmy Kasim, Nurliati, Ernawati, Evi Arifin dan Ishak Iskandar. (*)