INFOSULSEL.COM, MAKASSAR– Program Restorasi Lorong atau yang sering disebut Lorong Garden (Longgar) yang digagas Walikota Makassar Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto mendapat pujian dari Islamic Development Bank (IDB) dan World Bank. Kedua lembaga ini menilai program tersebut selangkah lebih maju dari program nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Kota Tanpa Kumuh adalah program universal yakni gerakan nasional ‘100-0-100’ (100% akses air bersih, 0% kumuh dan 100% akses ke fasilitas sanitasi) dalam rangka mengurangi dan mencegah kumuh di kota dan pinggiran kota.
“Pihak IDB dan World Bank sudah mengakui program wali kota dengan restorasi lorong yang sudah memiliki 700 bank sampah, kemudian 700 lorong yang sudah tertata dan kita targetkan 981 lorong sesuai dengan jumlah RW yang ada di kota Makassar,” kata Kepala Bidang Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) PU Makassar Fuad Azis yang mendampingi George Soraya, World Bank Team Leader saat Walikota Makassar Danny’ Pomanto di rumah jabatan, Senin (7/8/2017).
Kehadiran Soraya di Makassar untuk melihat bagaimana kolaborasi antara skala lingkungan dengan skala kawasan dalam program kota tanpa kumuh di Makassar.
Khusus kota kata Fuad, konsentrasinya adalah kota tanpa kumuh dengan 7 indikator, yaitu pertama penataan keteraturan bangunan di satu wilayah atau kawasan, kedua punya akses jalan lingkungan yang baik, ketiga memiliki drainase (tertata dan terpelihara, serta memiliki infrastruktur drainase), keempat terdapat sanitasi, kelima ada persampahan, keenam ada air bersih, ketujuh terdapat alat mitigasi bencana atau pemadam kebakaran.
“Ada 103 kelurahan sesuai dengan SK Walikota tahun 2014. Untuk tahun 2017, 38 lokasi mendapatkan bantuan dana investasi (BDI). Sisanya diberikan bantuan dana untuk pencegahan,” jelas Fuad.
Menurut Fuad, skala kawasan khusus Program Nasional KOTAKU, satuan kerjanya (Satker) berada di pemerintah pusat. Sedangkan pada skala lingkungan dikelola Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP) dan Pekerjaan Umum (PU).
Dalam pertemuan itu Danny Pomanto menekankan, Selain pembangunan fisik juga perlu perhatian non fisik yakni perubahan prilaku. “harus ada penguatan kelembagaan yang dibantu oleh pendampingan fasilitator di kelurahan. Kemudian harus juga ada penguatan kelembagaan di tingkat RT/ RW dan Kelurahan sehingga attitude bisa dimaksimalkan,” papar Danny.
Pada Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP), kota Makassar mendapatkan anggaran Rp60 miliar lebih untuk skala lingkungan dan kawasan yang harus berakhir di 2018.
Sementara Kota Tanpa kumuh menurut Fuad untuk sementara sebanyak Rp18 miliar yang dibagi di 38 kelurahan. Selanjutnya IDB dan konsultan kementerian PU Pera RI akan mencoba meluncurkan dana melalui skala kawasan untuk memperkuat dan mempercepat penanganan kawasan kumuh.
Sementara ini dilakukan peninjauan lapangan bersama tim IDB untuk memperoleh gambaran seberapa besar anggaran yang bisa diberikan ke depan dari hasil kajian dokumen perencanaan yang telah diajukan Pemkot Makassar.
Kota tanpa kumuh sebenarnya dulu namanya P2KP, kemudian berubah menjadi PNPM, dan kembali menjadi P2KP. Terakhir program ini berubah menjadi Kota Tanpa Kumuh.
Di Makassar sendiri, kota tanpa kumuh ini dilakukan berangsur- angsur. Dari total kekumuhan 800 Ha turun menjadi 740 Ha, kemudian terakhir hasil verifikasi tinggal 676 Ha.
“Kemudian kalau kita hitung memasukkan program bapak wali kota tentang restorasi lorongnya saya kira kita tengah hitung pengurangan kawasan kumuh berbasis RT, insya Allah kita akan mengurangi 100 Ha lagi dari 676 Ha itu,” terang Fuad.
Dengan demikian lanjut Fuad, pada tahun 2019 mendatang bisa dipastikan tingkat kekumuhan di kota Makassar sudah 0 persen.
(rilis pemkot makassar/INFOSULSEL.COM)
