INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Menjelang masa jabatan sebagai Gubernur Provinsi Sulsel, Syahrul Yasin Limpo terus melakukan penjagaan aset agar tidak mudah dicaplok oknum tertentu. Baru-baru ini, Gubernur dua periode itu melakukan MoU dengan Badan Pertahanan Negara (BPN) Sulsel untuk menerbitkan sertifikat.
Syahrul Yasin Limpo menegaskan, langkah ini untuk mendapatkan legal standing (kekuatan hukum) aset tanah pemerintahuntuk menghindari munculnya persoalan atau sengketa antara pemerintah dengan oknum masyarakat. sebab ,masalah ini sulit terselesaikan.
“Ini harus kerja cepat, kalau perlu punya target. Karena mengurus tanah ini yang paling susah sebenarnya,” kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di ruang kerja saat melakukan penandatanganan MoU dengan BPN Sulsel.
Menurutnya, jika aset sudah memilikil legalitas, maka tidak ada lagi pihak mencoba mengkalim sebagai miliknya. Pihaknya juga akan terus menyelesaikan aset yang bersoal agar dapat diketahui. “Kalau yang sudah pasti tahan negara tidak boleh lewat, harus kita ambil,” ujarnya.
Lebih jauh dia mengatakan, seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota harus berkonsentrasi menginventarisir aset, Syahrul melanjutkan, aset ini bukan milik kabupaten, kota atau provinsi. “Ini milik negara kita hanya buat legal standingnya saja. Desember sudah harus 50 persen, kalau tidak kita rapat lagi, akhir Oktober kita rapat lagi kalau bisa, karena sekarang tidak ada yang aman. Kuburan saja tidak aman,” tegasnya.
Penulis : Herman
Editor : Anwar
