INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Rahman Pina, meminta Pemerintah Kota Makassar fokus pada usulan alokasi anggaran survei untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang selama terpos disetiap SKPD dengan asumsi nilai anggaran Rp35 juta hingga Rp50 juta atau dengan total mencpai kurang lebih Rp2 miliar.
Pernyataan Rahman tersebut diucapkan dalam Rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2017, Kamis (19/10/2017).
“Di semua SKPD anggaran ini ada, jumlahnya Rp35 juta-Rp50 juta, kalau digabung semua jumlahnya mencapai kurang lebih Rp2 miliar. Tapi belum disepakati apakah ini dihapus saja ataukah dialihkan,” ujar Rahman Pina.
Politisi Golkar ini juga menyarankan agar masing-masing SKPD tersebut, menggelar survei secara bersamaan, lantaran besaran anggaran tersebut jika dilaksanakan masing-masing SKPD dinilainya tidak mampu mencukupi untuk melakukan survei tersebut.
“Hanya saja melihat anggaran yang ada, sepertinya sulit bagi SKPD untuk menjalankan survei itu. Sebab, ongkos survei itukan besar. Maka teman-teman di komisi sarankan agar gabungkan saja anggarannya di satu pos di Balibangda dan melaksanakan tender pelaksanaannya untuk lembaga survei yang kredibel,”jelasnya.
Pihak eksekutif sebelumnya menjelaskan, pengalokasian anggaran survei itu bertujuan mengukur kualitas pelayanan publik yang merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Penulis: Wawan
Editor: Anwar
