INFOSULSEL.COM, JAKARTA — Rapat pleno DPP Golkar akan digelar siang ini. Salah satu yang akan dibahas adalah opsi mekanisme pergantian ketum Golkar.
Ada dua opsi yang dipertimbangkan yakni Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau menunjuk pelaksana tugas (Plt).
“Nanti akan kita bahas kebutuhan organisasi. Kalau misalnya diputuskan Munaslub maka tidak perlu ada Plt,” jelas Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid kedpa media di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017) sesaat lalu.
Namun bila pleno memutuskan menggelar Munaslub, Nurdin menyebut pelaksanaannya harus dilakukan pada bulan Desember. Penyelenggaraan harus dilakukan secepatnya karena pada Februari parpol harus mempersiapkan pendaftaran pilkada.
“Tapi ada juga cara yang murah dan memiliki legal standing yang kuat yaitu menunjuk Plt dalam forum rapat pleno ini,” sambung dia.
Penunjukkan Plt ketum Golkar menurut Nurdin dapat dikukuhkan dalam forum Rapimnas. Keputusan pada Rapimnas ditegaskan Nurdin legal.
Rapat pleno DPP digelar dengan pembahasan utama mengenai posisi Setya Novanto sebagai ketum Golkar dan Ketua DPR.
Status Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP membuat partai harus mempertimbangkan penunjukan Plt atau pemilihan ketum baru.
Penulis : Aril
