INFOSUSEL.COM, MAKASSAR— Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung dalam bulan ini bagi sebagian besar sekolah menjadi momen yang ditunggu-tunggu.
Namun dalam semarak tersebut, beberapa sekolah masih menyisakan persoalan yang harus ditindaki oleh pemerintah kota Makassar, terutama bagi sekolah di pelosok seperti kepulauan.
Dengan diterapkannya ujian berbasis komputer (computer based test) maka persoalan yang dihadapi daerah pelosok kemudian menjadi begitu kompleks, kurangnya infrastruktr seperti komputer, jaringaan dan akses lokasi membuat pemerintah kota Makassar terpaksa memutar otak dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Salah satu inisiatif yang diterapkan Dinas Pendidikan yaitu menarik para siswa di pulau untuk didatangkan ke kota guna memudahkan proses ujian.
Makassar sendiri memiliki 5 sekolah dengan 167 siswa yang terbagi di beberapa pulau di Makassar. Dengan siswa sebanyak itu, upaya penarikan siswa yang berada di pulau menyisakan persoalan seperti anggaran.
Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar Hasbi. Inisiatif dinas pendidikan saat ini, seperti sebelumnya adalah dengan memberikan tanggugjawab kepada para kepala sekolah (kepsek) agar menanggung biaya 1 hingga 2 orang siswa yang ditarik dari pulau.
Hal ini dipandang bisa menjadi solusi untuk menutup persoalan anggaran penarikan siswa di pulau.
“Untuk biaya di pulau itu tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, tetapi di subsidi oleh teman teman kepsek , sehingga tidak lagi ada masalah tentang itu, sama seperti tahun lalu. Contoh misalnya kepala sekolah di darat (kota) menanggung 1 hingga 2 orang siswa, jadi kalau dikali sekian sekolah maka cukup terbantu itu 167 siswa,” kata Hasbi, pada Selasa
(3/4/2018)
Hasbi menambahkan bahwa persoalan tempat tiggal masih belum bisa dipastikan karena rapat DPRD belum final, sehingga masih ada kemungkinan apakah siswa akan terpisah-pisah atau ditempatkan dalam satu tempat.
Ia kemudian menegaskan bahwa anggaran tersebut murni dari dana pribadi kepsek dan itu merupakan inisiatif sendiri dari mereka
“Bukan biaya pemerintah bukan dana dari sekolahnya tetapi dari dana pribadi kepala sekolanya,” jelasnya.
Ditambahkan lagi, anggaran pribadi Kepsek tersebut sebenarnya telah dibicarakan dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang dihadiri oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan telah ada kesepakatan mengenai subsidi anggaran dari dana pribadi Kepsek
“Kemarin pak Kadis sudah bicara dengan MKKS dan sudah sepakat bahwa tidak perlu lagi memikirkan biaya dari anak pulau” tutup Hasbi
Penulis: Ashari Prawira Negara
