INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Panglima Markas Perlawanan Rakyat (Menara) Tim Pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), Adi Rasyid Ali mulai mensosialisasilan kotak kosong.
Sosialisai pertama ini masih terbatas pada simpatisan dan relawan DIAmi di Sekretariat DPC Partai Demokrat Makassar, Jumat (4/5/2018) sore hingga malam hari.
Antusiasme masyarakat memilih kotak kosong jika benar-benar di Pilkada Makassar hanya ada calon tunggal, ternyata cukup besar. Terbukti ada sekitar 100-an warga dari berbagai kelurahan se-kota Makassar, hadir.
ARA, sapaan Ketua DPC Partai Demokrat Makassar ini menjelaskan sosialisasi ini diadakan sebagai salah satu opsi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pasangan DIAmi benar-benar tidak ikut dalam peserta Pemilu.
Meski begitu Wakil Ketua DPRD kota Makassar ini masih tetap yakin kalau paslon yang maju melalui jalur perseorangan ini akan tetap bertarung 27 Juni nanti.
“Kami mengimbau kepada seluruh tim dan relawan serta simpatisan DIAmi yakinlah pasangan Danny Pomanto-Indira akan ikut bertarung pada 27 Juni di TPS, ” kata ARA.
ARA berharap masyarakat tidak goyah dengan hasutan maupun godaan apalagi berita-berita hoax yang digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pasca putusan Mahkamah Agung (MA) dan keluarnya putusan KPU Makassar yang mendiskualifikasi paslon DIAmi sebagai calon Walikota Makassar.
“Sekarang proses hukum sedang berjalan. Di Bawaslu malah sudah disidangkan. Gugatan di MA juga sudah terdaftar sejak Rabu (2/5/2018) kemarin. Ini segera akan diproses. Saya yakin Pak Danny dan Ibu Indira tetap akan maju di Pilwali Makassar, ” jelasnya.
ARA menegaskan, sah-sah saja jika masyarakat memilih kotak kosong pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya memiliki satu paslon. Bahkan, masyarakat boleh menyosialisasikan mekanisme memilih kotak kosong untuk Pilkada dengan paslon tunggal.
Hal senada dikatakan sekretaris Menara DIAmi Zulkifli Thahir. Menurutnya, masyarakat diperbolehkan memilih kotak kosong jika tidak sepakat dengan paslon kepala daerah yang ada saat ini.
“Ini harus dipahami secara luas oleh masyarakat. Sebab, masih ada kesimpangsiuran informasi di daerah terkait aturan memilih kotak kosong,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.
“Di beberapa daerah ada kesimpangsiuran apakah publik punya hak menyosialisasikan (atau tidak),” lanjut Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Sulsel ini.
Dari sisi peraturan, tidak ada larangan paslon tunggal pada Pilkada. “Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab KPU untuk menyosialisasikan bahwa Pilkada dengan calon tunggal itu tetap sah. Masyarakat harus ketahui bahwa memilih kotak kosong juga sah,” tegas lelaki yang akrab disapa Abang Cule, ini.
Sebenarnya, timpal ARA, kondisi semacam itu menjadi tanggungjawab KPU. KPU seharusnya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki paslon tunggal.
“Selain itu masyarakat juga berhak melakukan sosialisasi soal kotak kosong ini. Oleh karena itu kepada masyarakat Makassar saya berharap nanti jangan pernah ragu untuk memilih kotak kosong. Karena memilih kotak kosong sama dengan memilih nomor urut 2 di Pilwali Makassar yakni Danny dan Indira,” kata ARA.
Penulis : Asri Syahril
