INFOSULSEL.COM, MAKASSAR— Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survey indeks korupsi yang dikemas dalam diskusi publik dan diseminasi hasil penelitian LSI, di Menara Phinisi Gedung UNM pada Rabu (3/10/2018).
Hadir sebagai pembicara sekaligus pembedah hasil temuan survey, yaknk Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, mantan Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief, Dosen Filsafat UIN Alauddin Makassar Mohammad Sabri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Marwan Mas dan Peneliti senior dari LSI Ahmad Khoirul
Sebanyak 1.520 responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Partisipan berusia diatas 17 tahun yang melibatkan laki-laki dan perempuan masing-masing 50%. Partisipan berasal dari pedesaan dan perkotaan serta agama dan etnis yang beragama.
LSI menemukan terdapat pandangan yang berbeda antara penilaian masyarakat tentang fenomena korupsi dan kebijakan pemerintah terhadap korupsi
Bahwa di satu sisi, mayoritas masyarakat menganggap praktik korupsi di negeri ini semakin meningkat, tetapi di sisi lain mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.
“Ini bisa dimaknai bahwa kepercayaan terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi cukup kuat, meskipun masyarakat belum menemukan usaha tersebut efektif dan membawa hasil nyata,” ungkap Peneliti LSI, Khairul Umam.
Dijelaskan, dalam tiga tahun survei, mayoritas warga masih menilai bahwa korupsi meningkat meskipun secara umum warga menilai bahwa pemerintah serius melawan korupsi.
“Dalam survei Agustus 2018, 57 persen masyarakat merasa bahwa tingkat korupsi di negara kita mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun lalu, penilaian ini cenderung tidak berubah secara signifikan,” jelasnya.
Sementara lanjut dia, penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah menangani korupsi berbanding lurus yakni dengan predikat serius atau sangat serius sebesar 64% dari dua tahun terakhir.
Hasil survey LSI pada bagian perilaku korup aparatur sipil negara (ASN) diantaranya: Interaksi antara warga dengan pegawai pemerintah paling banyak terjadi dalam hal mengurus kelengkapan administrasi publik (55.7%), selanjutnya dalam pelayanan kesehatan (45.1%), ketika berurusan dengan pihak sekolah negeri (28%), dan polisi (10.7%).
Sementara, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, untuk menghindari adanya korupsi, pemerintah harus menerapkan sistem transparansi yang jelas.
“Dengan sistem transparansi akan terlihat jelas mana sistem yang rusak mana sistem yang baik. Membangun sistem yang transparan merupakan sebuah jawaban dari apa yang disampaikan oleh LSI,” tandasnya. (*/yud)
Editor: Yudhi
