INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Merespon tudingan dari Dinas Sosial Kota Makassar tentang adanya 12 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang disinyalir membelot, pihak PKH Kota Makassar akhirnya angkat bicara.
Koordinator PKH Kota Makassar, Nabahan, SE mengungkapkan, pemberitaan miring tersebar di media massa tentang adanya pendamping yang diduga melakukan tindak penyelewengan bantuan sosial (bansos) tidak valid.
“Kabar mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 12 orang pendamping PKH masih belum terbukti dan masih dipertanyakan kebenarannya,” ungkapnya saat mempimpin konferensi pers, Jum’at (1/3/2019).
Menurutnya, rumor mengenai adanya kepentingan politik di balik penyaluran bansos ke masyarakat sangatlah tidak benar dan pastinya melanggar kode etik.
“PKH tidak terafiliasi dengan partai politik bahkan calon legislatif (caleg), pendamping PKH sampai saat ini belum ada yang terpanggil Bawaslu karena dugaan keterkaitan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nabahan menyebut, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait kerja-kerja dari pendamping PKH dalam membina masyarakat yang mendapatkan bansos.
“Mengenai stigma yang beredar tentunya masih dalam proses identifikasi dan dilakukan penyelidikan internal terkait hal tersebut,” imbuhnya.(*/RP)
