INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar, baru saja melakukan pemeriksaan terhadap 4.361 sapi dan kambing kurban di beberapa titik penjualan di Makassar. Hasilnya 772 ekor sapi dan 88 ekor kambing tidak layak potong.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan (DP2) Kota Makassar, Andi Herliyani saat dialog rutin yang dilaksanakan Humas Pemkot Makassar, Kamis (8/8/2019).
“Ada 4.098 populasi ternak sapi kurban dan 263 ekor kambing yang sudah kami periksa. Hasilnya 3.326 layak potong. Sisanya 772 ekor tidak layak potong. Sementara untuk kambing dari 263 ekor, 175 ekor diantaranya layak potong. Sisanya 88 ekor dianggap tidak layak. Total keseluruhan ada 860 ekor hewan kurban tidak layak potong,” jelas Andi Herliyani.
Namun belum semua hewan ternak kurban telah diperiksa. Sebab data yang disebutkan Herliyani adalah hasil pemeriksaan sampai H-3 hari Raya Idul Adha atau sampai pemeriksaan Rabu (7/8/2019).
“Hewan kurban tidak layak potong itu disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya belum cukup usia, karena cacat fisik. Misalnya karena mata hewan ternak yang katarak, cacat di telinga, kuku yang rusak atau ada cacat di bagian fisik lainnya dan gigi yang rusak atau ompong. Ada juga yang terlalu kurus,” papar Herliyani.
Meski begitu Herliyani mengaku belum ditemukan hewan kurban yang terpapar penyakit antraks. Ia menjamin masih akan terus melakukan pemeriksaan hingga H+2 Idul Adha.
”Tim pemeriksa masih akan memeriksa hewan-hewan kurban yang banyak dijual hingga H+2 Idul Adh. Termasul di titik-titik tertentu seperti di masjid-masjid baik yang belum dipotong maupun yang sudah dipotong atau pemeriksaan secara antemortem dan postmortem,” katanya.
Menurutnya, jika nanti ada bagian dalam hewan kurban ditemukan cacing pita pihak DP2 tidak akan merekomendasi untuk dibagikan kepada masyarakat penerima daging kurban. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kantong kresek sekali pakai. Khususnya yang berwarna hitam.
‘’Gunakanlah wadah yang bisa berulang. Misalnya daun pisang. Karena kantong plastik sekali pakai bisa berdampak terhadap daging kurban,” ungkap Herliyani.
Tim terpadu yang dibentuk DP2 melibatkan tim dokter hewan dari Universitas Hasanuddin (Unhas). Jumlahnya 58 orang, Sementara gabungan Dinas Kesehatan dan DP2, 47 orang. Tim ini juga dibantu 20 orang dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Herliyanti menjelaskan hewan yang sudah diperiksa akan diberikan label stiker berwarna kuning pada tanduknya. Juga diberikan kartu berwarna hijau usai pemeriksaan bila dinyatakan layak potong.
“Nomor registrasi di kartu yang diberikan sesuai dengan stiker pada hewan kurban. Masyarakat diimbau untuk membeli hewan kurban berlabel agar aman, sehat dan halal,” ujarnya.
Herliyani mengakui ada juga masyarakat yang tetap memotong hewan kurban tanpa melalui pemeriksaan. Misalnya membeli langsung di daerah. Untuk hal tersebut ia mengaku tidak bisa menjamin karena tidak melalui pemeriksaan.
Sementrara itu Direktur Operasional (Dirops) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Makassar, Ahmad Susanto mengatakan, tetap akan menyediakan stok daging jelang dan pascalebaran kurban. a
Menurut Ahmad tahun ini pemesanan menurun dibanding tahun 2018. Ia mengaku tidak tahu persis penyebab menurunnya pesanan daging di RPH.
‘’Saya tidak tahu apakah daya beli masyarakat yang menurun atau karena banyaknya orang berkurban,’’ kata Ahmad.
Meski begitu ia mengaku tetap menyediakan stok daging seperti hari-hari biasa. Bahkan menurutnya penyediaan daging khusus menghadapi idul kurban ada peningkatan dibanding hari biasanya.
Ahmad yang juga Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Sulsel ini menjelaskan pada hari biasa RPH Makassar menyediakan 23 ton daging konsumsi. Sedangkan untuk kebutuhan lebaran Idul Adha akan meningkat hingga 1000 persen.
(Asriel)
