INFOSULSEL.COM, MAKASSAR— Pemerintah Kota Makassar dan KPK menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Wali Kota Lantai ll, Kamis (24/10/2019).
Rapat koordinasi ini dihadiri Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan serta Koordinator Wilayah lV Korsupgah KPK Wilayah Sulawesi Aldiansyah Malik Nasution. Agenda rakor ini membahas soal hambatan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penertiban aset Pemda, penertiban Fasum Fasos serta optimalisasi pendapatan daerah.
Pahala Nainggolan menyebutkan ada beberapa point penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama membahas pengenaan BPHTB yang dikeluhkan real estate Indonesia atas dasar Zona Nilai Tanah (NZT).
‘’Kami sepakat untuk tidak menggunakan NZT sebagai patokan harga transaksi yang paling tinggi melainkan berdasarkan undang-undang yakni NJOP. Nanti Walikota yang membuat patokannya,” jelas Nainggolan.
Point ke dua terkait dengan pengadaan barang. Nainggolan menyebut praktek pengadaan barang di Makassar masih relatif baik.
“Tapi kalau semakin banyak kebutuhan masing-masing dinas sebaiknya digabung sekali ditender. Selain lebih cepat prosesnya juga pasti akan lebih murah. Demikian juga dengan penunjukan langsung di bawah 200 juta,” ujarnya.
Demikian pula pembahasan soal sertifikasi. Nainggolan menyebutkan masih ada 960 bidang, dan yang sudah selesai sertifkikatnya baru 20 persen. “Sisanya kita akan tingkatkan. Setahun ini dari 68, baru 32 realisasi. Sisanya nanti Pak Wali dan KPK segera menyelesaikankan,” kata Nainggolan.
Terkait pelayanan PTSP Nainggolan menilai sudah sangat memadai. Kalaupun ada yang ingin dibenahi tinggal perizinan yang mempunyai proses yang panjang.
Nainggolan berharap dengan adanya koordinasi ini Pemkot Makassar bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia. “Saat ini, nelum ada data base daerah yang terpadu. Kita ingin Pemkot Makasar bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia,” harap Nainggolan.
Hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Sekretaris Daerah Kota Makassar M Anshar, Inspektur Kota Makassar Zainal Ibrahim, Kepala Bapenda Irwan Adnan, Kepala Bappeda dr Hadijah Iriani, Kadis Pertanahan Manai Sophian, dan Kepala Satpol PP Iman Hud.
(Riel
