INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi E akhirnya menjadwalkan pembahasan lanjutan terkait rencana pembelian helikopter untuk penanganan dan antisipasi bencana yang diusulkan Gubernur Sulsel melalui BPBD senilai Rp 31 miliar, Rabu (27/11/2019).
Wakil Ketua Komisi E, Arum Spink mengaku mayoritas anggota komisi bersepakat pengadaan helikopter itu berpotensi bermasalah dikemudian hari, sehingga sesuai kesepakatan, pihaknya akan kembali membahas itu secara internal pada Kamis (28/11) besok, sebelum nantinya dibawa ke badan anggaran (Banggar).
“Inikan anggaran dan pembiayaannya tidak maksimal, bukan saja dari segi pembiayaannya, kita berkaca pada sejumlah pengalaman, pengadaan itu harus diikuti dengan operasionalnya, pilotnya, dan itu termasuk high riks,” ungkap Legislator NasDem tersebut.
Sementara itu, Irfan AB sendiri urung menyetujui pengadaan ini dengan alasan berkaca pada ambulance laut Pemprov Sulsel.
“Jangan sampai kasusnya kayak ambulance laut, tidak diiringi dengan biaya operasional sehingga ambulans lautnya hanya digunakan untuk selfie-selfie saja,” ujar Irfan.
Olehnya Irfan sendiri kekeuh, jika pembiayaannya tidak maksimal sesuai dengan anggaran rasional, ia urung menyepakati dan mengaku menyerahkan ini pada pembahasan di badan anggaran.
Disisi lain Kepala BPBD Sulsel, H Syamsibar pasrah dan menyerahkan sepenuhnya hal ini dalam pembahasan lanjutan di tingkat Banggar.
Ia mengaku pengadaan helikopter yang diusulkannya tersebut senilai Rp 31 miliar sudah dengan anggaran yang minim, itupun diluar operasional dan dengan spesifikasi yang minim dengan 1 mesin.
Hanya saja, melihat dari urgensinya, pengadaan ini adalah untuk penanganan bencana, lantaran Sulsel sendiri masuk dalam zona merah rawan bencana.
“Saya sudah bilang tadi, kita butuh, karena bencana ini tidak bisa kita prediksi, tapi saya serahkan semua dalam pembahasan, karena tetap penentu kebijkan adalah TPAD dan Dewan,” pungkasnya. (Dir)
