oleh

Supratman Berang, BPN Tak Hadiri Undangan Pembahasan Polemik Lahan di Manggala

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Ketua Komisi A DPRD Makassar Supratman menilai polemik lahan di Manggala yang berbuntut kericuhan baru-baru ini adalah tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal itu disampaikan saat mengisi diskusi publik kemitraan DPRD Kota Makassar bersama masyarakat bertajuk “Strategi Pengamanan Aset Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Administrasi” di Pelataran SMA Negeri 12, Jl. Moha, Kelurahan Antang, Jumat (6/12/2019).

“Pada saat rapat dengar pendapat (RDP) kemarin terkait lahan, seharusnya BPN menjelaskan dasar alasan penerbitan sertifikat, apalagi telah jelas di lahan tersebut Pemkot sudah melakukan klaim bahwa itu adalah aset pemerintah kota,” tuturnya.

Olehnya ia menilai BPN hanya berani di meja saja, dan tak berani menghadapi masyarakat, terlebih hari ini BPN justru mengabaikan undangan.

“Kalau dikatakan kecewa, ya tentulah saya sangat kecewa. Harusnya dikegiatan seperti ini BPN hadir, kalau kepala badannya berhalangan kan bisa diwakili oleh bawahannya,” pungkas Supratman.

Diketahui polemik lahan di Manggala depan Kantor Kelurahan pada 22 November 2019 lalu memang berbuntut ricuh, empat orang warga terkena anak panah (busur).

Hal ini kemudian disikapi DPRD Makassar dengan menggelar rapat dengar pendapat pada 25 November dengan mempertemukan ahli waris, pemerintah kota termasuk BPN dan Kapolsek Manggala selaku keamanan setempat.

Kendati begitu, hingga kini Supratman yang terus tampil menengahi mengaku akan mengawal polemik ini, sampai ditemukan jalan keluarnya. (Andi/Dir)

News Feed