Amankan Dana Desa, Kejati Sulsel: Tak ada Lagi Penyimpangan

infosulsel.com
Acara sosialisasi Prioritas Pembangunan Dana Desa dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran, serta Pengelolaan Dana Desa se-Sulsel di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Selasa, (25/2/2020).

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) hadirkan kepala desa se-sulsel dalam acara Sosialisasi Prioritas Pembangunan Dana Desa.

acara yang dirangkaian dengan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa se-Sulsel ini berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Selasa, (25/2/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel, Prof H M Nurdin Abdullah mengatakan, semua potensi dimiliki Sulsel, tinggal bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa, kabupaten dan provinsi untuk mengelolanya. Mulai dari pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan dimiliki Sulsel. Dengan potensi ini, tentunya bisa mendorong pendapatan di wilayah masing-masing kepala desa.

“Tinggal kepala desa menyampaikan ke Bupati, kami ingin bangun ini Pak Bupati. Sulsel tahun 2019 memberikan anggaran daerah bawahan sebanyak Rp 300 miliar dan 2020 kami naikkan menjadi Rp 500 miliar. Tahun selanjutnya akan kami naikkan lagi,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Firdaus Dewilmar, menyampaikan hal yang serupa dengan Gubernur Sulsel.

“Tidak ada lagi melakukan diskriminasi terhadap kepala desa. Tapi kita akan melakukan pengamanan dana desa,” ungkapnya.

Firdaus mengaku, untuk mengawasi dana desa, Kejati Sulsel menyediakan program khusus yang bernama jaga desa dan aplikasi pengelolaan dana desa.

“Kalau kita menggunakan pengawasan dari awal, tidak ada lagi penyimpanan dana desa lagi. Kita melakukan pengamanan dana desa dari luar,” pungkasnya.

(rls)

Pos terkait