INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, Fasruddin Fusli minta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) menangguhkan kredit non eselon yang terdampak covid-19. Ini ia sampaikan saat ditemui di kediamanya, Jl Gajah, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kamis (30/4/2020).
Politisi PPP ini menjelaskan, non eselon juga punya banyak tanggungan kredit terkhusus di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Sulselbar. Sehingga, Pemkot harus menangguhkan kredit ASN non eselon.
“Saya meminta kepada Pemkot terkhusus BPD kiranya dapat memberikan keringanan kepada Non eselon yang memiliki kredit. Sehingga mereka juga bisa memikirkan biaya kebutuhan sehari-harinya,” ujar Acil sapaannya.
“Apalagi saat ini prekonomian daerah sangat menurun akibat dampak covid-19. Banyak masyarakat memiliki kredit. Karena itu pihak BPD harus memberikan keringanan untuk non eselon,” sambung Acil.
Selain pegawai non eselon, Acil menyebut anggota dewan pun juga memiliki kredit. Namun karena perekonomian tidak stabil sehingga banyaknya usaha mereka tidak berjalan dengan baik akibat dampak pandemi Covid-19.
“Saat ini hampir seluruh anggota legislator usahanya ditutup akibat pandemi covid-19. Saya juga punya usaha sendiri. Tetapi dengan adanya covid-19 membuat usaha saya tidak berjalan seperti biasanya. Belum lagi saya harus bayar insentif dari karyawan,” keluh Acil. (andi/riel)
