Menakar Untung Rugi Jika Pilkada Makassar Diundur

ILUSTRASI

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar, Azwar sepakat jika Pilkada serentak diundur pada 2021.

Azwar menilai saat ini seluruh lapisan masyarakat sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga menurutnya sangat berisiko jika Pilkada digelar pada Desember 2020.

Bacaan Lainnya

“Saya berharap diundur ke 2021, anggaran kita fokuskan saja kepada penanganan Covid-19. Khusus Pilkada Makassar saya usulkan Pemkot Makassar mengusulkan ke Kemendagri diundur tahun 2021,” kata Azwar, Jumat (5/6/2020).

Ia menegaskan, hal urgen jika Pilkada serentak 2020 dapat ditunda adalah memaksimalkan penanganan Covid-19 sebagai langkah etis kemanusiaan.

“Kalau memang nanti pemerintah pusat tetap mengagendakan Pilkada digelar Desember, Pemkot Makassar harus usulkan untuk menunda khusus Makassar. Bisa dong, karena sudah banyak kejadian luar biasa sehingga diundur,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Makassar itu menjelaskan penambahan orang yang terdeteksi Covid-19 di Makassar kian meningkat. Parahnya, kata dia, penambahan pasien secara pesat itu belum ditentukan puncak maupun akhirnya.

“Makassar masih masuk zona merah, dan masih tertinggi peredaran Covid di Sulawesi. Makanya kalau ditetapkan Desember, saya berharap pemerintah kota meminta perlakuan khusus untuk gelar Pilkada,” tegas dia lagi.

Pendapat berbeda dikemukakan Sosiolog Universitas Hasanuddin Sawedi Muhammad . Ia menilai Pilkada Desember 2020 lebih menguntungkan ketimbang harus diundur sampai 2021.

Risikonya kita diundur ke 2021 atau 2024, kata dia,  akan terasa kekosongan pada pemerintahan di Kota Makassar meski diisi oleh penjabat (Pj) walikota.

‘’Karena bisa menimbulkan birokrasi yang tidak sehat yang berkepanjangan,” ujar Sawedi kepada INFOSULSEL.COM, Sabtu (6/6/2020).

Kemungkinan jika Pilkada diundur bisa mempengaruhi sektor kekuasaan yang dipimpin oleh Pj walikota. Juga dapat memicu arena dukung mendukung kandidat tertentu yang akan maju di Pilwalkot oleh kalangan ASN.

”Selain itu, mahar politik akan lebih banyak. Sehingga mendorong walikota terpilih untuk menyalahgunakan wewenangnya. Risiko lainnya kemungkinan partisipasi masyarakat akan lebih rendah,” katanya.

Ia menyebut pelaksanaan Pilkada Desember lebih menguntungkan. Alasannya, akan ada kepastian walikota dan wakil walikota definitif yang akan memimpin Makassar selama lima tahun ke depan,” kata Sawedi.

”Program pembangunan kota juga dapat dilakukan secara terencana sesuai visi dan misi walikota terpilih yang sejalan dengan RPJP yang sudah disahkan DPRD. Selain itu  akan ada kepastian dan konsistensi pelayanan birokrasi pemerintahan kepada rakyat secara berkelanjutan,” imbuhnya.

“Monitoring dan evaluasi program yang dilaksakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Alasan lainnya,  berkurangnya kegaduhan politik baik dilevel Pemkot maupun di masyarakat mengenai suksesi pejabat walikota. Suasana politicking yang tidak sehat juga segera berhenti begitu walikota definitif telah dilantik,” tegas Sawedi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan. Keputusan tersebut rencananya akan digelar pada 9 Desember mendatang.(andi/riel)

Pos terkait