Sidang Dugaan Pengrusakan Lahan Orang Tua Sendiri di Parepare, Begini Kesaksian Pekerja SPBU Soreang

INFOSULSEL.COM, PARE-PARE – Sidang perkara pidana dugaan penyerobotan lahan disertai pengrusakan yang mendudukkan oknum pengusaha SPBU di Kota Parepare, H. Ibrahim alias H. Aco sebagai terdakwa kembali digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Parepare, Selasa (4/8/2020).

Pada sidang kali ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beranggotakan Mustarso dan Ahmad tampak menghadirkan beberapa orang saksi untuk didengarkan keterangannya.

Bacaan Lainnya

Menurut pengakuan, Karyawan SPBU Soreang sejak tahun 2005 Juhanuddin di dalam persidangan, menceritakan adanya dugaan pengrusakan pagar beserta sejumlah tanaman diatas lahan yang menjadi objek perkara.

“Tahun 2017 kejadiannya. Pagar diroboh menggunakan alat berat eskavator. Tanaman juga dirusak diantaranya pisang, mangga, dan sukun,” kata Juhanuddin dalam kesaksiannya.

Setelah pagar dirobohkan dan sejumlah tanaman dirusak, lanjut Juhanuddin, terdakwa kemudian membangun rumah di atas lahan yang merupakan objek perkara tersebut.

“Pada saat pagar sudah dirobohkan dan tanaman rata, H. Mukti sedang tidak berada di lokasi. Ia berada di Kabupaten Sidrap. Seminggu lebih baru dia tahu kalau pagar dan tanamannya dirusak,” terang Juhanuddin.

Tak hanya itu, di hadapan Majelis Hakim, ia juga mengaku bahwa sebagian dari tanaman yang dimaksud telah rusak, dirinya yang menanam dan diperintahkan langsung oleh H. Mukti.

“Ada sebagian pisang, mangga, dan sukun itu saya yang tanam. Bibitnya H. Mukti yang beli, jadi saya hanya tanam saja,” pekik Juhanuddin dalam persidangan.

Sementara, keterangan lain dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Parepare, Laetteng.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Krisfian Fatahilah, Laetteng mengatakan, terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun rumah di atas lahan yang menjadi objek perkara.

“Yang mengajukan permohonan IMB adalah H. Aco,” kata Laetteng memberikan kesaksian di dalam persidangan.

Pada saat pengajuan permohonan IMB yang dimaksud, terdakwa pernah mengajukan sertifikat.

“Namun ada perbedaan sertifikat H. Aco dengan sertifikat yang dimiliki H. Mukti,” terang Laetteng di dalam persidangan.

Pihak pejabat lama sebelum dirinya menjabat sebagai Kadis PUPR juga pernah melakukan survei lokasi tersebut. Dimana hasil survai itu menemukan ada sebagian lahan milik H. Mukti yang dibanguni rumah oleh terdakwa.

“Kami sudah tegur, tapi terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut. Sudah banyak kali diberikan teguran untuk tidak melakukan pembangunan karena ada tanah di luar IMB,” ungkap Laetteng.

Setelah itu, terdakwa pun memanfaatkan kesempatan bertanya.

“Saudara saksi apakah pernah diperintahkan oleh H. Mukti untuk mengukur tanah untuk diberikan kepada terdakwa,” tanya terdakwa, H. Aco kepada saksi Juhanuddin.

Tak berpikir lama, saksi Juhanuddin lalu menjawab pertanyaan terdakwa tersebut.

“Saya tidak pernah disuruh mengukur tanah,” jawab saksi Juhanuddin.

Usai mendengarkan keterangan Juhanuddin dan Kadis PUPR, JPU kemudian memberikan kesempatan kepada saksi lainnya untuk didengarkan keterangannya.

Saksi yang dimaksud adalah Samsul Lamuda yang merupakan seorang mandor dalam kegiatan pembangunan rumah milik terdakwa.

Dihadapan Majelis Hakim, Syamsul Lamuda membenarkan ada pagar yang dirobohkan saat membangun pondasi rumah milik terdakwa.

“Ada pagar yang dirusak pak dengan mengunakan eskavator (alat berat) pada saat itu,” kata Syamsul dalam kesaksiannya.

Mengenai proses pembongkaran pagar tersebut, ia mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Proses perobohan itu cukup lama, saya tidak tahu waktunya yang jelas cukup lama,” ujar Syamsul.

Menanggapi keterangan saksi Syamsul, terdakwa tampak tak membantah.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mutarso mendakwa H. Ibrahim alias H. Aco dengan dugaan pasal 406 ayat 1 KUHPidana atau pasal 167 ayat 1 KUHP.

Dimana pasal 406 ayat 1 KUHPidana tersebut berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, dimana ancaman pidananya maksimal 2 tahun 8 bulan.

Sementara pasal 167 ayat 1 KUHPidana berbunyi “Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, dimana ancaman pidananya maksimal sembilan bulan penjara. (andi)

Pos terkait