INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Menjelang Pemilihan Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makasssar menggelar Sosialisasi dan Deklarasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gelaran ini dilangsungkan di Hotel Golden Tulip, jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, Selasa (1/9/2020) siang.
Ketua Bawaslu kota Makassar, Nursari mengatakan, tujuan deklarasi netralitas ASN ini merupakan program Bawaslu, dengan menggaet pemerintah kota Makassar sebagai sasaran.
“Kita ajak pemkot kerjasama. Jadi kita undang ASN di lingkup pemkot. Nah yang tandatangan cukup Pj walikota saja, mewakili seluruh ASN,” ujar Nursari di Hotel Golden Tulip, Selasa (1/9/2020).
Sementara Pj Wali Kota Makassar, Rudi Djamaluddin, menegaskan ASN tidak dibenarkan dalam hal memberikan dukungan dan turut mengampanyekan bakal calon. Dukungan ASN hanya bisa disalurkan saat pemilihan berlangsung melalui bilik suara.
“ASN itu pelayan masyarakat. Jadi pelayan masyarakat tidak boleh terganggu dengan adanya proses Pilwalkot. Untuk menjamin tidak terganggunya, ASN harus menjunjung netralitas ASN,” tutur Rudy kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).
“Semua kegiatannya tidak boleh tertarik calon-calon tertentu. Oleh karenanya, netralitas ASN sangat jelas mengatur, ASN boleh memilih tapi tidak boleh mendukung,” lanjutnya.
“Kenapa ini perlu( supaya fungsi dan netralitas ASN ini tidak terkontaminasi. Pelayanan kepada masyarakat itu tetap terlaksana profesional. Jadi, kalau ada ASN yang melanggar netralitas, kita tidak main-main terutama terkait pelayanan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan, untuk pengawasan Bawaslu itu harus kokoh ke bawah sebagai lembaga yang dibentuk oleh Negara.
“Kalau pengawasn kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Perangkat Bawaslu itu harus kokoh kebawah. Kita tinggal menunggu saja sama Bawaslu sebagai pengawas yang sudah di bentuk oleh negara,” pungkasnya. (andi)
