Dewan Soroti Adanya Dugaan Pungli di Kanrerong

  • Whatsapp

INFOSULSEL.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pengelolaan kios di Kanrerong Karebosi.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Nurul Hidayat mengaku telah melakukan koordinasi kepada Dinas Koperasi untuk ditindaklanjuti.

Muat Lebih

“Kita nanti akan turun, intinya kalau tidak ada tindak lanjut dengan laporan ini,” ujar Nurul Hidayat kepada wartawan di Kantor DPRD Makassar, Rabu (16/9/2020).

Berdasarkan keterangannya, dugaan pungli mencuat setelah adanya laporan sejumlah penyewa yang harus membayarkan sewa lapak sebesar Rp6-8 juta per tahun kepada pengelola.

Jumlah itu kata Nurul, dianggap sangat mahal terlebih selama masa pandemi covid-19 keluhan kian banyak akibat merosotnya pendapatan pedagang.

Menurut legislator Golkar itu, semestinya lapak tersebut digratiskan sebagai konsekuensi penggantian lapak pedagang kaki lima di Jalan Sunu samping Masjid Al-Markaz saat Walikota Masih dijabat Danny Pomanto (DP).

Namun kuat dugaan sewa lapak dilakukan setelah para pedagang yang mendapat kompensasi menyewakan lapaknya kepada pedagang lain sehingga hal ini kemudian mulai lumrah dilakukan.

“Laporannya kan begitu, banyak awal mulanya pedagang ini yang sewakan, mulaimi banyak disewakan juga, tapi itu semestinya harus gratis,” ujar Nurul.

Sementara itu, Kapala Dinas Koperasi Kota Makassar Evi Aprialty mengatakan, pihaknya masih melakukan sejumlah peninjauan tentang dugaan pengalihan kios tersebut. Ia mengaku, masih ada sejumlah lapak yang belum sepenuhnya diperiksa oleh Dinas Koperasi (Dinkop).

“Saya sudah lama menegur kepala UPTD laporan-laporan tentang uang penyewaan, saya malah tanya langsung kepada pemilik, mereka nyatakan tidak,” ujarnya.

Evi mengatakan ada ketakutan pedagang jika ada loporan pengalihan pemilik atau diperjual belikan sehingga Evi mencurigai sejumlah pedagang tak jujur.

Hal ini masih memerlukan penyelidikan lebih jauh, pasalnya menurut regulasi kios di kawasan Kanrerong memang tidak bisa diperjualbelikan.

“Kami perlu laporan dan bukti, karena itu tidak boleh diperjualbelikan, tentang kepemilikan itu sudah ada sejak belum dipindahkan kembali ke Dinkop yaitu bulan Desember 2018. banyak kios yang saya mau tertibkan, tarutama pengguna yang lama tidak menjual di kios itu lagi,” ucapnya.

Dari hasil laporan setidaknya ada sebanyak 220 kios yang terpakai, dimana sebagian besar diantaranya dicurigai bermasalah, mulai dari penyewaan hingga adanya dugaan jual beli kios.

Atas dasar itu, Komisi B DPRD Makassar akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama dengan Dinas Koperasi Kota Makassar terkait adanya dugaan pungli di kawasan Kanrerong Karebosi itu. (andi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan